"Kami hanya dapat dana operasional sebesar Rp90 juta per tahun, ini dianggap minim padahal kinerja cukup berat," kata Kepala Satpol-PP Kabupaten Tangerang, Bambang MardiSentosa di Tangerang, Senin.
Bambang mengatakan sesuai rencana, setiap bulan hanya dapat dilakukan sekali penertiban WTS karena dana terbatas dan melibatkan instansi lainnya.
Dia berharap aparat Dinas Sosial setempat sebagai pihak yang juga terlibat harus juga aktif untuk membantu dalam penertiban.
Namun anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp90 juta disesuaikan dalam 12 kali operasional setahun, hal ini dianggap minim, karena saat penertiban melibatkan banyak petugas.
Menurut dia, dalam penertiban WTS juga diikutsertakan aparat Polresta Tangerang dan Kodim Tigaraksa untuk mengantisipasi tindak kriminalitas dan pengamanan selama operasi.
Sedangkan sasaran operasi adalah panti pijat, tempat karaoke, rumah spa dan sauna serta yang biasa mangkal pada lokasi tertentu di Pasar Kemis dan Kelapa Dua.
Dia menambahkan target dari operasi tersebut minimal dapat mengamankan lima WTS yang sedang melakukan aktifitas.
Merujuk dana yang terbatas tersebut, katanya, bahwa berupaya untuk meminta agar DPRD menambah anggaran untuk operasional tersebut pada tahun 2020.
Hal itu mengingat bahwa sasaran lokasi penertiban yang tersebar pada 29 kecamatan dan letaknya berjauhan sehingga membutuhkan dana relatif besar.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Astayudin mengatakan dengan dana terbatas dikhawatirkan penertiban "penyakit masyarakat" itu tidak optimal.
Untuk itu, katanya, perlu ada upaya penyusunan ulang tentang anggaran yang dibutuhkan dalam operasi oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat.
Baca juga: Satpol PP Sumsel amankan lima WNA asal Thailand
Baca juga: Tipu proyek masjid, Satpol PP gadungan ditangkap warga di Jatinegara
Baca juga: Petugas Satpol PP akan jaga trotoar Senen dari PKL hingga 10 malam
Pewarta: Adityawarman(TGR)
Editor: Yuniardi Ferdinand
Copyright © ANTARA 2019
