"Dengan adanya pilpres ini, kami para pemuda berharap agar siapapun yang nantinya terpilih benar-benar mewujudkan ekonomi yang memihak rakyat," ujar Ketua Umum BPPR Yudhie Roh Cita Jadi kepada pers disela-sela memperingati Hari Kebangkitan Nasional di Jakarta, Rabu.
Yudhie mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya pesimis dengan program-program kampanye yang diusung ketiga pasangan capres.
"Ketiga pasangan capres di pilpres 2009 ini sama-sama berseloroh tentang ekonomi kerakyatan tanpa konsep yang jelas dan terukur," ujarnya.
Realisasi seloroh ini, dalam pandangan BPPR nantinya tidak akan jauh berbeda dengan BLT, PNPM dan KUR. Berbagai program itu merupakan model pembangunan tanpa metodologi pengembangan masyarakat agar mampu membangun diri sendiri dan berdikari.
Ekonomi yang memihak rakyat dinilai masih sebatas jargon dan tidak terlihat jelas arah maupun konsistensinya.
"Kasihan rakyat Indonesia yang harus membiayai dan mengikuti pilpres yang kelak hanya memilih pemimpin yang parodik dan buta terhadap pembangunan sebagai proses
pembangkitan, penguatan dan pembelaan atas prakarsa dan swadaya masyarakat," ujarnya.
Karenanya, katanya lagi, siapa pun yang nantinya terpilih sebagai presiden dan wapres harus menunjukkan komitmen yang kuat bagi proteksi ekonomi masyarakat luas serta mengedepankan pemerataan kesempatan bagi rakyat kecil.
Bertepatan dengan momentum 101 tahun Harkitnas, BPPR mengemukakan rumusannya tentang 10 hak dasar generasi muda, diantaranya hak tumbuh kembang jasmani dan rohani secara seimbang sejak kanak-kanak, hak mendapat pelayanan kesehatan dan gizi yang baik dan hak untuk menentukan masa depan.
Selain itu, generasi muda berhak pula atas pendidikan secara penuh dan menyeluruh, lingkungan yang bebas adri kekerasan dan pelecehan serta berhak atas kehidupan yang tertib dan aman.(*)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009
