Makassar (ANTARA) - Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Firdaus Muhammad mengatakan para kandidat yang maju di Pilkada Makassar saat ini belum benar-benar aman untuk mendapatkan tiket dari partai politik sehingga sangat berpotensi membajak partai di detik-detik terakhir pendaftaran. 

"Potensi membajak partai di detik-detik terakhir sangat memungkinkan terjadi," katanya di Makassar, Rabu.

Menurut dia, kendati sudah ada beberapa bakal pasangan calon (paslon) yang mendapatkan usungan parpol, tidak membuat parpol menolak bermanuver, sebab peta politik di Makassar masih sangat cair.

Bila melihat alur politik yang dijalankan salah seorang bakal calon wali kota yakni Munafri Arifuddin, meskipun belum secara terbuka menyampaikan parpol yang akan mengusungnya, namun bisa saja membuat kejutan di masa akhir.

"Manuver-manuver politik Pak Appi (Munafri) sekarang ditunggu, karena peluangnya bermanuver itu paling besar. Kalau benar, Appi menggunakan pola yang lalu, mengambil di detik-detik terakhir (rekomendasi partai), Paslon lain bisa buyar. Bila melihat pada sebelumnya, kemungkinan itu masih ada," ujar dia.

Saat ini, kata dia, telah memasuki masa kritis bagi para kandidat dan parpol untuk menentukan pilihan. Bagi bakal pasangan calon yang telah mencukupi jumlah kursi untuk mendaftar calon walikota, disarankan untuk lebih fokus mempertahankan rekomendasi partai, dari berusaha menggembosi partai kandidat lain.

Berdasar dari infomasi yang beredar, sudah ada dua bakal Paslon yang mengantongi rekomendasi parpol seperti Moh Ramdhan Pomanto-Fatmawati Rusdi Masse diusung Partai Nasdem (enam kursi) dan Partai Gerindra (lima kursi) total 11 kursi.

Kemudian Syamsu Rizal-Fadli Ananda diusung Partai PKB (satu kursi), PKS (lima kursi) dan terbaru PDIP (enam kursi) total 12 kursi. Persyaratan KPU Makassar untuk ditetapkan menjadi calon minimal mendapat 10 kursi Parpol maupun gabungan.

Sementara pengamat politik lainnya, Luhur Andi Priyanto mengungkapkan, sejauh ini sudah ada bakal calon yang menemukan pasangannya. Meski demikian, pemilihan pasangan tentu harus didasari pertimbangan bukan secara asal-asalan.

"Parpol yang menyodorkan calon wakil adalah partai yang tidak memiliki kader yang pas untuk di dorong sebagai calon kepala daerah. Kalau salah dalam memilih wakil, juga berbahaya, bisa jadi tidak bisa maju," katanya.

Fenomena terbaru saat Partai Golkar menyodorkan Andi Zunnun diketahui anak dari Nurdin Halid, dipasangkan dengan Ramdhan Pomanto yang sudah memiliki kans, tapi belakangan konstalasi berubah, Ramdhan memilih putar haluan dan menggandeng Fatmawati istri dari Rusdi Masse, selaku Ketua NasDem Sulsel pasangannya. Walaupun begitu, arah politik masih bisa berubah.

Partai Golkar yang juga memiliki lima kursi di DPRD Kota Makassar, tidak patah arah, lalu balik memilih Irman Yasin Limpo adik dari Menteri Pertanian sekaligus mantan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo. Tetapi, Andi Zunnun masih dipertahankan sebagai calon wakil.

Sementara PAN yang juga memiliki lima kursi, tambah Luhur, karena sedari awal mendukung Irman, belum tentu legowo menerima itu, tapi sekali lagi, politik di Makassar sangat cair.

Hal senada disampaikan Sosiolog dari Universitas Hasanuddin, Sawedi Muhammad. Masih ada potensi bakal calon terjegal dengan parpol. Sebab, semua kandidat sama-sama berpotensi kehilangan dukungan partai yang sudah dipegangnya.

"Orang yang sudah mendapatkan rekomendasi partai itu belum aman. Masih terbuka peluang rekomendasi itu bisa saja berubah sewaktu-waktu," tambah Sawedi

Sejauh ini dari sejumlah parpol yang belum menentukan sikap mengusung salah satu kandidat seperti PPP (lima kursi), Demokrat (enam kursi) Hanura (tiga kursi), Perindo (dua kursi) dan Partai Berkarya (satu kursi).

Pewarta: M Darwin Fatir
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2020