Senada dengan Jokowi, Wagub DKI sebut PPKM tidak efektif

Senada dengan Jokowi, Wagub DKI sebut PPKM tidak efektif

Polisi berjaga di depan Jalan Pintu Besar Utara yang ditutup di kawasan Kota Tua, Jakarta, Selasa (12/1/2021). Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat menutup sejumlah ruas jalan menuju kawasan wisata Kota Tua selama penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di DKI Jakarta pada 11-25 Januari untuk mencegah terjadinya kerumunan. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan hal senada dengan Presiden Joko Widodo terkait penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jakarta tidak efektif menekan penyebaran COVID-19.

Lebih lanjut, Riza juga menyampaikan selama masa PPKM di Jakarta yang telah masuk tiga pekan ini, klaster tertinggi dalam penularan infeksi COVID-19 adalah di lingkungan keluarga

"Ya yang disampaikan Pak Jokowi betul, memang ini belum efektf. Ini memang perlu waktu, karena kita baru saja melewati masa libur panjang akhir tahun, semoga di kebijakan selanjutnya kita bisa lihat dampaknya," kata Riza di Jakarta, Selasa malam.

Riza mengharapkan masyarakat juga bekerja sama untuk menerapkan protokol kesehatan sekalipun ada di lingkungan dan di dalam rumahnya, seperti menggunakan masker, cuci tangan, membersihkan rumah, disinfeksi, hingga memperhatikan sirkulasi udara.

Terkait dengan PPKM ketiga, Riza menyebut hingga saat ini, DKI Jakarta masih berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk menemukan formula yang tepat dalam menjalankan PPKM ketiga.

"Pemprov DKI Jakarta terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat, menyerahkan kepada ahli terkait PPKM ke depan, PPKM ketiga baiknya bagaimana," ujar Riza.

Meski demikian, menurut Riza, PPKM memiliki kelebihan dibandingkan dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dengan PPKM yang dilakukan di kota-kota se-Jawa dan Bali, menyebabkan kebijakan di semua daerah seragam.

"Ini sangat baik juga substansi materi dari PPKM itu disamakan tidak hanya di Jakarta dan Bodetabek tapi Jawa-Bali," ujarnya.

Meski demikian, Riza berharap dengan kebijakan PPKM ada peningkatan fasilitas kesehatan di sekitar Bodebek dan di luar Jabodetabek dengan harapan bisa membangun percepatan, pencegahan dan penanganan COVID-19.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan PPKM di Pulau Jawa dan Bali tidak efektif menekan angka penyebaran COVID-19.

"Saya ingin menyampaikan mengenai yang berkaitan dengan PPKM, tanggal 11-25 Januari, kita harus ngomong apa adanya, ini tidak efektif," kata Jokowi dalam rapat terbatas yang diunggah akun Sekretariat Presiden di YouTube, Minggu (31/1).

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menjelaskan, esensi kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat yang diberlakukan di tengah pandemi saat ini ialah mengurangi atau bahkan mencegah terjadinya mobilitas masyarakat untuk menekan laju penularan COVID-19.

"Esensi dari PPKM ini kan membatasi mobilitas, tetapi yang saya lihat diimplementasinya ini kita tidak tegas dan tidak konsisten," ujarnya.

Oleh karena itu, menurutnya ketegasan dan konsistensi dari penerapan kebijakan tersebut sangat dibutuhkan untuk memperoleh hasil yang diinginkan.

Tidak hanya itu, Jokowi juga sebut gara-gara PPKM ekonomi menurun sedangkan angka COVID-19 pun malah terus meroket.

"Ada PPKM ekonomi turun. Sebetulnya enggak apa-apa asal Covid-nya turun, tapi ini enggak. Menurut saya, coba dilihat lagi, tolong betul-betul dikalkulasi, dihitung, supaya kita dapat sebuah formula," ujar Jokowi.

Jokowi menuturkan, hingga saat ini belum ada formula yang terbukti tepat dan efektif untuk menurunkan angka penyebaran COVID-19.

"Negara lain enggak ada. Yang benar yang mana enggak ada, yang lockdown juga eksponensial," tutur Jokowi.

Baca juga: Fraksi PKS: Edukasi lebih baik daripada sanksi dalam penerapan PSBB
Baca juga: DPRD DKI sebut PPKM baik, namun butuh penajaman
Baca juga: Wagub DKI: Ukuran lubang kubur diperkecil untuk penyesuaian kebutuhan
Pewarta : Ricky Prayoga
Editor: Taufik Ridwan
COPYRIGHT © ANTARA 2021