Kemarin, Wapres soal Pasar Muamalah hingga insentif nakes dipangkas

Kemarin, Wapres soal Pasar Muamalah hingga insentif nakes dipangkas

Seorang warga melintas depan ruko pasar muamalah yang disegel polisi di Tanah Baru, Depok, Jawa Barat, Rabu (3/2/2021). ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/hp.

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah informasi penting menghiasi berita ekonomi pada Kamis (4/2), mulai dari Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang menilai Pasar Muamalah merusak ekosistem ekonomi dan keuangan nasional, hingga insentif tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 dipangkas sebesar 50 persen.

Berikut rangkuman berita selengkapnya yang masih menarik untuk dibaca:

1. Wapres: Pasar Muamalah merusak ekosistem keuangan nasional

Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan praktik Pasar Muamalah merusak ekosistem ekonomi dan keuangan nasional karena setiap transaksinya tidak mengikuti peraturan dan undang-undang yang sudah disepakati berlaku di Indonesia.

"Tujuannya mungkin untuk menegakkan pasar syariah, tetapi kan kita ada mekanisme dalam sistem kenegaraan kita. Sehingga, ketika itu kemudian ada suatu (praktik ekonomi) di luar itu, tentu itu akan merusak ekosistem daripada ekonomi dan keuangan nasional kita," kata Wapres Ma’ruf dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Baca selengkapnya di sini

2. Ini alasan Bulog tidak gabung holding BUMN pangan

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menyebutkan bahwa salah satu alasan Bulog tidak dimasukkan dalam holding BUMN klaster pangan, yakni karena adanya rencana pembentukan badan pangan nasional.

Budi Waseso mengatakan bahwa Menteri BUMN Erick Thohir memang berencana mengubah fungsi Perum Bulog sebagai badan ketahanan pangan. Namun demikian, ia tidak mengetahui kapan perubahan tersebut direalisasikan.

Baca selengkapnya di sini

3. Dirut BEI: Saham BRIS bisa jadi pilihan menarik bagi investor

Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Inarno Djajadi menilai saham PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) bisa menjadi pilihan menarik bagi investor usai diluncurkan secara resmi oleh Presiden Joko Widodo pada 1 Februari 2021 di Istana Negara.

"PT Bank Syariah Indonesia Tbk juga merupakan perusahaan tercatat di BEI dengan kode saham BRIS. BRIS termasuk dalam 10 saham syariah dengan kapitalisasi pasar antara seluruh saham syariah yang tercatat di bursa. Dengan pembentukan PT Bank Syariah Indonesia ini, saham BRIS akan menjadi pilihan investasi yang sangat menarik bagi investor," ujar Inarno saat pembukaan perdagangan BEI dalam rangka pengenalan nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk di Jakarta, Kamis.

Baca selengkapnya di sini

4. Sofyan Djalil tegaskan BPN tidak akan tarik sertifikat fisik

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil menanggapi kontroversi pergantian sertifikat fisik menjadi sertifikat elektronik (Sertifikat-el) yang tengah menjadi kontroversi pada masyarakat.

Menteri Sofyan Djalil menegaskan bahwa Kementerian ATR/BPN tidak akan menarik sertifikat tanah fisik yang masih dimiliki masyarakat. Menurut Sofyan, banyak masyarakat yang salah paham terkait pergantian sertifikat elektronik ini.

Baca selengkapnya di sini

5. Menkeu pangkas insentif tenaga kesehatan tangani COVID 50 persen

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memangkas insentif tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 sebesar 50 persen meski kebijakan pembayaran insentif bulanan dan santunan kematian dilanjutkan hingga Desember 2021.

“Dapat diperpanjang kembali jika ada kebijakan baru terkait penanganan pandemi COVID-19,” tulis Sri Mulyani dalam surat yang ditujukan kepada Menteri Kesehatan yang dilansir di Jakarta, Kamis.

Baca selengkapnya di sini
 
Pewarta : Mentari Dwi Gayati
Editor: Ahmad Buchori
COPYRIGHT © ANTARA 2021