“Kami terus berikan keleluasaan dan kemerdekaan bagi guru, kami selalu di belakang para guru untuk memberikan dukungan dan motivasi. Saya yakin guru PGRI adalah guru teladan, para guru penggerak yang selalu berada di garda terdepan untuk mewujudkan Merdeka Belajar di sekolah dan lingkungan,” ujar Nadiem pada acara halal bi halal bersama PB PGRI di Jakarta, Sabtu.
Dia menjelaskan berbicara mengenai hari kemenangan, maka pada 2 Mei diperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang merupakan hari kemenangan bagi guru dan pendidikan yang tidak kenal lelah mewujudkan Merdeka Belajar.
“Kami selalu berupaya berdiri bersama para guru untuk menghadirkan terobosan untuk memerdekakan guru dari berbagai keterbatasan dan belenggu. Kami yakin bahwa kemerdekaan adalah kunci utama dari kemajuan, kreativitas dan inovasi,” jelas dia.
Pada Merdeka Belajar episode pertama, Kemendikbudristek menyederhanakan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang selama ini cukup menyulitkan para guru menjadi satu halaman saja. Selain itu, juga ada pendidikan bagi guru penggerak yang kini telah memasuki angkatan ketujuh dengan peserta sekitar 20.000 guru.
Terobosan terbaru yakni platform Merdeka Mengajar, yang membantu guru untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka dengan fitur lengkap untuk mengajar dan berkarya.
Terdapat tiga manfaat dari platform itu yakni pertama menyediakan ribuan referensi mengajar dan fitur untuk asesmen diagnostik literasi dan numerasi murid. Kemudian, guru bisa mengakses materi pelatihan video inspiratif yang dibuat dan dibagikan oleh guru lain. Selanjutnya, guru didorong membangun portofolio karya untuk asah kreativitas dan menginspirasi guru lain.
Baca juga: Mendikbudristek: Gotong royong landasaan transformasi pendidikan
Ketua Umum PB PGRI, Prof Unifah Rosyidi, mengatakan pihaknya berupaya mewujudkan PGRI sebagai rumah besar bagi para pendidik maupun tenaga kependidikan dalam mewujudkan pendidik yang profesional, sejahtera, bermartabat, dan terlindungi.
“Ada beberapa hal yang menjadi perhatian PGRI terkait bagaimana status dan masa depan para guru sebagai garda terdepan dalam proses belajar mengajar untuk meningkatkan mutu pendidikan,” kata Unifah.
Unifah juga menyebut sebanyak 160.000 yang lolos seleksi PPPK, baru 90.000 atau 65 persen yang telah mendapatkan SK sebagai PPPK. Kemudian, dari 193.000 guru yang lulus passing grade sampai saat ini belum jelas formasinya.
“Padahal dari awal digembar-gemborkan, bahwa tersedia untuk rekrutmen 1 juta guru,” kata Unifah.
Hal itu merupakan persoalan serius, karena amanat UU Guru dan Dosen disebutkan bahwa ketersediaan jumlah guru, kualitas, kompetensi, dan penyebarannya, serta kesejahteraannya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Berikutnya adalah isu tidak adanya kesempatan bagi para calon guru untuk menjadi ASN. Hal itu adalah persoalan serius, menyangkut keberlanjutan generasi muda yang potensial yang tertarik menjadi guru.***3***
Baca juga: Rektor: Formulasi penerapan merdeka belajar tantangan bagi guru
Pewarta: Indriani
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2022
