Berikut sajian berita bidang hukum yang dirangkum LKBN ANTARA.
Kapal wisata dengan delapan penumpang tenggelam di Labuan Bajo
Kapal wisata yang membawa delapan penumpang tenggelam di perairan dalam wilayah Taman Nasional Komodo (TNK) Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Selasa pagi.
"Saat ini sedang dilakukan evakuasi," kata Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Labuan Bajo Hasan Sadili ketika dihubungi di Labuan Bajo, Selasa.
Selengkapnya baca di sini.
Kemenkumham: 321 napi terorisme nyatakan setia pada NKRI
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menyebutkan sejak 2016 hingga Mei 2022 sebanyak 321 narapidana terorisme telah menyatakan setia dan kembali ke pangkuan NKRI.
"Keberhasilan pembinaan narapidana teroris merupakan hal yang harus disampaikan kepada masyarakat," kata Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Heni Yuwono melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.
Selengkapnya baca di sini.
LPBHNU beri pendampingan hukum untuk Mardani H. Maming
Sekretaris Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBHNU) Abdul Hakam Aqsho mengatakan pihaknya memberikan pendampingan hukum kepada Bendahara Umum PBNU Mardani H. Maming.
"Untuk ini, kami melakukan pendampingan hukum dari LPBHNU, termasuk dari praperadilan kemarin karena beliau kader dan memang pengurus," kata Hakam, sapaan akrab Abdul Hakam Aqsho kepada wartawan di Gedung PBNU, Jakarta, Selasa.
Selengkapnya baca di sini.
Direktur Industri Logam Kemenperin diperiksa terkait impor baja
Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung memeriksa Direktur Industri Logam Kementerian Perindustrian Liliek Widodo sebagai saksi dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi impor besi atau baja tahun 2016/2021.
"LW selaku Direktur Industri Logam Kementerian Perindustrian diperiksa terkait pertimbangan teknis atas persetujuan impor," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.
Selengkapnya baca di sini.
MUI akan siapkan fatwa soal penggunaan ganja untuk medis
Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan menyiapkan fatwa mengenai penggunaan ganja untuk alasan medis.
"MUI ada putusan bahwa memang ganja dilarang dalam arti membuat masalah, dalam Alquran dilarang, masalah kesehatan itu sebagai pengecualian, MUI harus membuat fatwanya, fatwa baru pembolehannya," kata Wakil Presiden Ma'ruf Amin di kantor MUI Jakarta, Selasa.
Selengkapnya baca di sini.
Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2022
