Berikut sajian berita bidang hukum yang dirangkum LKBN ANTARA.
Presiden pimpin upacara HUT Ke-76 Bhayangkara di Semarang
Presiden Joko Widodo bertindak sebagai inspektur upacara dalam HUT Ke-76 Bhayangkara yang dipusatkan di Kampus Akademi Kepolisian, di kawasan Candi, Semarang, Jawa Tengah, Selasa.
Ia hadir berbusana pakaian sipil lengkap, berupa jas biru tua lengkap dengan peci, dan didampingi Ibu Iriana yang berbalut busana berwarna putih dengan kerudung warna senada, serta selendang batik bernuansa coklat.
Selengkapnya baca di sini.
Ketua KPK: ACWG Ke-2 hasilkan dokumen kebijakan audit dalam KTT G20
Ketua KPK Firli Bahuri berharap Pertemuan Kelompok Kerja Anti-Korupsi (Anti-Corruption Working Group/ACWG) Putaran Ke-2 menghasilkan dokumen kebijakan tentang peningkatan peran audit dalam pemberantasan korupsi sehingga dapat dibahas di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20.
Firli, saat menyampaikan pidato kuncinya pada Pembukaan ACWG Putaran Ke-2 di Badung, Bali, Selasa, menyampaikan peningkatan peran audit dalam pemberantasan korupsi merupakan salah satu isu prioritas usulan Indonesia yang didukung untuk dibahas pada tahapan prinsip-prinsip (high level principle/HLP) oleh delegasi negara-negara anggota G20 di ACWG Putaran Ke-1 di Jakarta.
Selengkapnya baca di sini.
Doni Salmanan serahkan kasusnya ke proses pengadilan
Tersangka penipuan investasi opsi biner Doni Salmanan mengaku menyerahkan perkaranya ke proses pengadilan setelah berkasnya dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat.
"Jadi nanti untuk diadilinya tunggu di persidangan ya, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan semuanya ke proses pengadilan," kata Doni di Kantor Kejati Jawa Barat, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa.
Selengkapnya baca di sini.
Dewas KPK menunda sidang etik Lili Pintauli
Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunda sidang dugaan pelanggaran etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar yang sedianya dijadwalkan pada Selasa ini.
"Majelis telah menunda sidang untuk dilanjutkan kembali hari Senin, 11 Juli 2022 pukul 10.00 WIB," kata Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean dalam keterangannya, di Jakarta, Selasa.
Selengkapnya baca di sini.
Badan Narkotika Nasional tegas menolak legalisasi ganja
Badan Narkotika Nasional (BNN) secara tegas menolak legalisasi ganja karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika penyalahgunaan narkotika jenis ganja sama sekali dilarang di Indonesia.
"Kita adalah negara hukum, artinya kita menegakkan hukum-hukum positif. Kalau dalam hukum positifnya terkait pengaturan narkotika ada di UU Nomor 35 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa narkotika golongan 1 tidak diperbolehkan untuk kepentingan obat, dan ganja termasuk ke dalam golongan 1 maka dalam proses penegakan hukum dan hukum positif tidak mungkin untuk dilegalkan," ujar Direktur Hukum/Plt. Deputi Hukum dan Kerja Sama BNN Susanto kepada ANTARA usai menghadiri acara Focus Group Discussion (FGD) di Jakarta, Selasa.
Selengkapnya baca di sini.
Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2022
