Selain itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menyatakan negara berkomitmen melindungi pekerja migran dan punya peran besar dalam menyikapi pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh pekerja migran Indonesia.
Berikut berita-berita humaniora terpopuler selengkapnya:
Kasus stunting turun 2,8 persen
Kementerian Kesehatan melaporkan angka kasus stunting nasional tahun lalu mengalami penurunan sebesar 2,8 persen. Pada 2022, angka stunting tercatat sebesar 21,6 persen dan sebesar 24,4 persen pada tahun 2021. Penurunan itu terjadi pada 28 provinsi di Indonesia dengan penurunan terbesar secara proporsi berada di Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, dan Sumatra Selatan.
Baca selengkapnya di sini.
Indonesia berkewajiban lindungi pekerja migran
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga mengatakan bahwa Indonesia berkewajiban dan memiliki tanggung jawab penuh atas pemenuhan hak dan perlindungan warganya, tidak terkecuali para pekerja migran Indonesia (PMI).
Menurut dia, pemerintah punya peran besar dalam menyikapi pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh PMI.
Baca selengkapnya di sini.
Kemenkes periksa biskuit berjamur
Kementerian Kesehatan menyatakan semua biskuit pemberian makanan tambahan (PMT) yang diduga berjamur untuk pengentasan stunting sudah diperiksa di gudang pengadaan daerah.
Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Maria Endang Sumiwi mengatakan biskuit rusak itu disebabkan pengadaan yang menggunakan e-catalogue pada tahun 2021 lalu.
Baca selengkapnya di sini.
Cuaca ekstrem saat peralihan musim
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan bahwa kondisi cuaca ekstrem seperti angin kencang, angin puting beliung, dan hujan lebat berdurasi singkat berpotensi terjadi pada masa pancaroba, masa peralihan dari musim penghujan ke musim kemarau.
Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengatakan beberapa wilayah di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara diperkirakan mengalami mengalami periode transisi pada Maret sampai Mei 2023.
Baca selengkapnya di sini.
LHKP Muhammadiyah minta usulan perpanjangan kepala desa dihentikan
Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah meminta usulan perpanjangan masa jabatan yang diajukan sejumlah kepala desa untuk segera dihentikan.
"Sebenarnya saya juga membaca kalau usulan ini disetujui, seandainya menjadi 9 tahun maka ini akan menjadi alat kekuasaan untuk mengamankan Pemilu serentak 2024. Ini sudah bisa terbaca," ujar Pengamat Politik LHKP Muhammadiyah Ridho Al-hamdi.
Baca selengkapnya di sini.
Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2023
