Jakarta (ANTARA News) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan pergerakan kurs maupun harga ICP minyak pada awal tahun telah mempengaruhi perubahan subsidi energi pada APBN 2018.

"Pergerakan ini dari sisi APBN memberikan dampak baik dari penerimaan, namun ada pengaruh terhadap harga keekonomian dari solar subsidi dan listrik yang menggunakan energi mix batu bara," kata Sri Mulyani dalam jumpa pers realisasi APBN 2018 di Jakarta, Senin.

Sri Mulyani menjelaskan meski berdampak positif kepada APBN namun pergerakan nilai tukar dan harga minyak mentah Indonesia ini harus dimitigasi agar tidak berisiko terhadap inflasi dan neraca keuangan badan usaha.

Kebijakan mitigasi tersebut antara lain dengan menjaga daya beli masyarakat dengan tidak menaikkan harga jual barang bersubsidi kepada masyarakat yang ditargetkan.

Kemudian, menaikkan alokasi subsidi bagi minyak solar dari saat ini sebesar Rp500 per liter menjadi Rp1000 per liter untuk 16,32 juta kiloliter sebagai upaya mengurangi beban neraca keuangan PT Pertamina.

"Kita mencoba menjaga agar kenaikan harga minyak dunia tidak pass through mempengaruhi harga minyak dalam negeri yang masih disubsidi. Kita juga mengalokasikan kenaikan subsidi solar agar Pertamina tidak mengalami beban perusahaan," ujar Sri Mulyani.

Sri Mulyani memproyeksikan kenaikan subsidi untuk solar sebesar Rp500 per liter, sehingga menjadi Rp1000 per liter, bisa menambah beban subsidi hingga mencapai kurang lebih Rp4,1 triliun.

Terakhir, dengan melakukan capping harga jual DMO batubara kepada PT PLN sebesar 70 dolar AS per ton dari harga pasaran saat ini sebesar 100,69 dolar AS per ton.

"Kita juga mengantisipasi tambahan subsidi listrik untuk tambahan satu juta pelanggan untuk rumah tangga 450 VA dari yang tercatat dalam APBN sebesar 23,1 juta, menjadi 24,1 juta," ujar Sri Mulyani.

Sri Mulyani memastikan tidak ada perubahan kebijakan LPG 3 kilogram yaitu tetap diberikan untuk 6,45 miliar kilogram dengan harga Rp7.008 per kilogram serta bagi bensin jenis premium.

Ia juga menegaskan perubahan belanja subsidi ini tidak akan menganggu proyeksi defisit anggaran dalam APBN 2018 yang tetap dikendalikan pada batas yang aman yaitu 2,19 persen terhadap PDB.

Sebelumnya, pemerintah memastikan adanya potensi depresiasi nilai tukar rupiah dan kenaikan harga minyak dalam asumsi makro yang ditetapkan dalam APBN 2018.

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang diproyeksikan sebesar Rp13.400 per dolar AS, diperkirakan realisasinya sedikit melemah dari asumsi tersebut yaitu Rp13.500 per dolar AS untuk keseluruhan tahun.

Sedangkan, harga minyak mentah Indonesia yang diasumsikan 48 dolar AS per barel, diproyeksikan meningkat pada kisaran 55 dolar AS-60 dolar AS per barel seiring dengan membaiknya harga komoditas di pasar internasional.

Sementara itu, subsidi energi dalam APBN 2018 ditetapkan sebesar Rp94,53 triliun yang terdiri dari subsidi BBM sebesar Rp46,9 triliun dan subsidi listrik sebesar Rp47,7 triliun.
 
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) didampingi Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (PPR) Luky Alfirman (kedua kanan), Dirjen Anggaran Askolani (kedua kiri), serta Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi (kiri) menjawab pertanyaan wartawan saat konferensi pers mengenai APBN hingga Febuari 2018 di gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (12/3/2018). Sri Mulyani Indrawati mengatakan defisit Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) hingga Februari 2018 tercatat sebesar Rp48,9 triliun. Angka tersebut lebih rendah dari tahun sebelumnya yang mencapai sebesar Rp54,7 triliun dan Rp86,7 triliun pada 2016. (ANTARA FOTO/Galih Pradipta)

Pewarta: Satyagraha
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2018