Ketua Duma Negera tadi memberikan respons yang baik, yang mengatakan akan mengupayakan penerbitan izin, karena pembelian aset harus mendapat izin."
Moskow (ANTARA News) - Ketua DPD RI Oesman Sapta membicarakan soal usulan pembelian aset lahan dan bangunan untuk komplek kantor Keduataan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Moskow saat bertemu dengan Ketua Duma Negara Rusia Vyacheslav Volodin meminta bantuan Duma Negara Rusia untuk menyampaikan kepada Pemerintah Rusia agar menanggapi usulan pembelian aset lahan dan bangunan untuk Kantor Kedutaan Besar Indonesia (KBRI) di Moskow Rusia.

Oesman Sapta bertanya hal tersebut kepada Ketua Duma Negara Rusia Vyacheslav Volodin saat Delegasi DPD RI yang dipimpin Oesman Sapta bertemu dengan Duma Negara Rusia, di Gedung Duma Negara Rusia, di Moskow, Rabu, dalam rangkaian kunjungan kerja Ketua DPD RI ke Rusia pada 22-26 Oktober 2018. Duma adalah lembaga legislatif yang di Indonesia bernama DPR RI.

Menurut Oesman Sapta, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri sudah mengirimkan surat kepada Pemerintah Federasi Rusia pada sekitar tujuh bulan lalu, mengusulkan untuk membeli aset lahan dan bangunan sebagai pengganti kantor KBRI di Moskow yang luasnya sudah tidak mencukupi lagi. "Menyusul perkembangan waktu dan semakin pesatnya hubungan kedua negara, maka lokasi KBRI di Moskow yang sudah ditempati sejak lama, sudah tidak mencukupi lagi," katanya.

Oesman Sapta mengingatkan Ketua Dua Negara Rusia, Vyacheslav Volodin, untuk memberitahukan kepada kepada Pemerintah Rusia, agar segera memberikan balasan atas surat yang disampaikan Pemerintah Indonesia.

Ketua Duma Negara Rusia, Vyacheslav Volodin, mengatakan, dirinya mengerti dan memahami hubungan bilateral atara Rusia dan Indonesia yang semakin berkembang pesat sehingga memerlukan pekerjaan yang lebih aktif lagi. Menurut dia, Indonesia mengajukan usulan ingin membeli komplek gedung untuk KBRI menunjukkan prestige hubungan kedua negara yang semakin strategis.

Sementara itu, Duta Besar Indonesia untuk Rusia, Muhammad Wahid Supriyadi, yang ikut dalam pertemuan tersebut menjelaskan, KBRI berencana ingin pindah ke gedung baru yang lokasinya lebih luas, karena gedung KBRI yang saat ini sejak beberapa puluh tahun lalu, dirasakan sudah semakin sempit dan bangunannya sudah tua.

Karena itu, kata dia, diperlukan relokasi gedung ke lokasi lain yang lahannya lebih luas, sehingga aktivitas kerja KBRI dapat lebih maksimal. "Ketua Duma Negera tadi memberikan respons yang baik, yang mengatakan akan mengupayakan penerbitan izin, karena pembelian aset harus mendapat izin," katanya.

Muhammad Wahid menambahkan, untuk pembelian aset yang akan menjadi komplek KBRI tersebut, Pemerintah Indonesia sudah mengalokasikan anggarannya. Menurut dia, KBRI sudah mendapatkan lokasi yang strategis untuk relokasi kantor KBRI di Moskow, dengan luas lokasi tiga kali lipat dari kantor KBRI di Moskow saat ini. "Lokasinya di dekat Stadion Dinamo di Rusia, tapi kan perlu mendapat izin dari Pemerintah Rusia," katanya.

Pewarta: Riza Harahap
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2018