Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengatakan para pemimpin organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Gorontalo akan dievaluasi setiap pekan terkait dengan kinerja organisasi masing-masing.
Satu per satu para pemimpin OPD itu dimintai penjelasannya terkait berbagai program, seperti yang terjadi pada rapat pimpinan yang digelar di Aula Rumah Jabatan Gubernur di Gorontalo, Senin.
Berbagai program dievaluasi, seperti progres pembebasan lahan Waduk Bulango Ulu, penyediaan rumah layak huni, termasuk rencana pelelangan proyek-proyek pemerintah.
Gubernur meminta semua OPD sudah mulai bergerak merealisasikan pekerjaan fisik dan realisasi keuangan daerah.
“Misalnya mengenai pembebasan lahan, ketika menyurat ke instansi lain itu kami telusuri terus. Harus jemput bola, jangan saling menunggu. Kalau sudah siap data-datanya, apraisal sudah selesai dilaksanakan saja karena anggarannya juga sudah ada,” ucapnya.
Menurutnya pembebasan lahan mendesak dilakukan, untuk memberikan kepercayaan kepada warga pemilik lahan.
Semakin lama ditunda, ia khawatir akan memunculkan keraguan dan kabar simpang siur di tingkat masyarakat.
Gubernur juga mengingatkan pemimpin OPD untuk mengaktifkan nomor telepon genggam setiap waktu untuk memudahkan koordinasi.
Ia sempat menegur sejumlah pemimpin OPD yang nomornya tidak aktif, meski sudah diumumkan di media sosial dan media cetak.
Rusli juga menyentil perjalanan dinas, yang harus disertai dengan laporan pemanfaatan dan hasil dari kunjungan itu.
Ia mencontohkan Dinas Dukcapil, yang beberapa bulan lalu berkoordinasi untuk pembuatan Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) pengurusan KTP elektornik.
“Pak Mendagri menegur saya, katanya 'Pak Gubernur sudah sebulan lalu kami luncurkan dihadiri semua Kadis Dukcapil. Saya enggak tau sudah dilaporkan ke gubernur atau guberner yang lupa'. Ini kan enggak bagus buat saya? Pak Slamet, Kadis Dukcapil, enggak pernah laporkan hasilnya,” ujarnya.
Para pemimpin OPD, lanjutnya, dapat memanfaatkan grup-grup internal untuk mempermudah koordinasi.
Selain itu, berbagai program yang akan dan telah dilakukan serta berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat wajib dipublikasikan di website Biro Humas dan Protokol.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2020