Padang, (ANTARA GORONTALO) - Politisi Partai Golkar Mahyudin membantah dirinya disebut berkhianat oleh pengurus Golkar kubu Abu Rizal Bakrie terkait sikapnya yang menerima dan menghormati putusan Menteri Hukum dan HAM yang mengesahkan kepengurusan Agung Laksono.
"Jika ada yang menyebut saya berkhianat saya kira itu terlalu naif dan kekanak-kanakan, politik itu adalah pilihan," katanya di Padang, Sumatera Barat.
Ia menyampaikan hal itu saat berkunjung ke Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara Biro Sumbar dalam rangka kunjungan kerja dan bersilaturahim dengan wartawan yang ada di daerah itu.
Menurut dia, dalam politik tidak ada musuh yang abadi, ada yang menyebut saya mencari selamat dan adalah hal realistis semua orang yang ada di dunia ini ingin mencari selamat.
"Mana ada orang di dunia ini mencari celaka sejauh tidak merugikan orang lain," ujarnya yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI tersebut.
Ia berharap kepada kedua belah kubu agar kader-kader sepertinya yang sedang semangat bekerja untuk bangsa tidak dibawa dalam polemik yang terjadi.
Ia mengatakan ia hanya mengikuti kepengurusan yang disahkan oleh negara dan memiliki landasan legitimasi formal.
"Jangan dibawa dalam konflik kalau ikut sana diancam pecat, kalau ikut sini yang sana mengancam pecat ini jelas tidak sehat," tambahnya.
Ia menyebutkan hanya bersikap realistis dalam mendukung kepengurusan Agung Laksono karena itu memiliki landasan hukum yang kuat dan kalau ada yang keberatan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Ia mengatakan siap untuk membesarkan Partai Golongan Karya siapa pun pemimpinnya dan tidak jadi persoalan.
Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengabulkan untuk menerima kepengurusan DPP Partai Golkar hasil Munas Jakarta secara selektif di bawah kepemimpinan Agung Laksono.
Menkumham meminta Agung laksono untuk segera membentuk kepengurusan Partai Golkar dengan mengakomodasi kader Golkar yang memenuhi kriteria prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela.
Menkumham menginstruksikan agar permohonan pendaftaran kepengurusan itu dituangkan dalam akta notaris dan didaftarkan ke Kemenkumham sesuai ketentuan.
Sedangkan Agung Laksono telah menyampaikan apresiasinya atas pengesahan Menkumham itu. Dia menyatakan akan segera melakukan konsolidasi untuk membentuk kepengurusan Golkar yang mengakomodasi kader partai beringin yang memiliki prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2015
"Jika ada yang menyebut saya berkhianat saya kira itu terlalu naif dan kekanak-kanakan, politik itu adalah pilihan," katanya di Padang, Sumatera Barat.
Ia menyampaikan hal itu saat berkunjung ke Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara Biro Sumbar dalam rangka kunjungan kerja dan bersilaturahim dengan wartawan yang ada di daerah itu.
Menurut dia, dalam politik tidak ada musuh yang abadi, ada yang menyebut saya mencari selamat dan adalah hal realistis semua orang yang ada di dunia ini ingin mencari selamat.
"Mana ada orang di dunia ini mencari celaka sejauh tidak merugikan orang lain," ujarnya yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI tersebut.
Ia berharap kepada kedua belah kubu agar kader-kader sepertinya yang sedang semangat bekerja untuk bangsa tidak dibawa dalam polemik yang terjadi.
Ia mengatakan ia hanya mengikuti kepengurusan yang disahkan oleh negara dan memiliki landasan legitimasi formal.
"Jangan dibawa dalam konflik kalau ikut sana diancam pecat, kalau ikut sini yang sana mengancam pecat ini jelas tidak sehat," tambahnya.
Ia menyebutkan hanya bersikap realistis dalam mendukung kepengurusan Agung Laksono karena itu memiliki landasan hukum yang kuat dan kalau ada yang keberatan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Ia mengatakan siap untuk membesarkan Partai Golongan Karya siapa pun pemimpinnya dan tidak jadi persoalan.
Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengabulkan untuk menerima kepengurusan DPP Partai Golkar hasil Munas Jakarta secara selektif di bawah kepemimpinan Agung Laksono.
Menkumham meminta Agung laksono untuk segera membentuk kepengurusan Partai Golkar dengan mengakomodasi kader Golkar yang memenuhi kriteria prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela.
Menkumham menginstruksikan agar permohonan pendaftaran kepengurusan itu dituangkan dalam akta notaris dan didaftarkan ke Kemenkumham sesuai ketentuan.
Sedangkan Agung Laksono telah menyampaikan apresiasinya atas pengesahan Menkumham itu. Dia menyatakan akan segera melakukan konsolidasi untuk membentuk kepengurusan Golkar yang mengakomodasi kader partai beringin yang memiliki prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2015