BPJS Kesehatan Cabang Gorontalo membahas keberlangsungan Program JKN-KIS serta pencapaian target Universal Health Coverage (UHC) atau jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk bersama Pemerintah Kota Gorontalo yang ditargetkan terwujud pada 2021.
Kepala Cabang BPJS Kesehatan Cabang Gorontalo Muhammad Yusrizal di Gorontalo, Rabu, mengatakan dalam forum tersebut dibahas langkah strategi selanjutnya yang akan dilakukan oleh pemerintah kota mengenai target UHC di Kota Gorontalo awal 2021.
"Seperti perpanjangan adendum dengan BPJS Kesehatan yang akan berakhir di bulan September ini, serta persiapan data masyarakat yang akan didaftarkan oleh pemerintah kota sebagai peserta JKN-KIS," ujarnya.
Sekretaris Daerah Kota Gorontalo Ismail Madjid menjelaskan bahwa kendala yang dialami pemkot setempat terkait belum UHC wilayah tersebut sampai tahun ini karena belum tercukupi anggaran dalam pembiayaan pemerintah daerah terhadap Program JKN-KIS saat proses penganggaran pada tahun lalu.
"Namun untuk tahun ini sudah siap dianggarkan sehingga bisa dipersiapkan target UHC tahun 2021. Kami sudah dikonfirmasi oleh tim dari bagian anggaran sudah disiapkan anggaran untuk Program JKN-KIS di tahun depan," katanya.
ia menjelaskan hal yang harus dilaksanakan selanjutnya adalah perpanjangan adendum dengan BPJS Kesehatan.
"Saya juga sudah instruksikan kepada Dinas Sosial untuk segera menyiapkan data masyarakat yang akan dimasukan sebagai peserta JKN-KIS," kata dia.
Ia menambahkan terkait dengan optimalisasi pelaksanaan menuju UHC di masing-masing daerah, tentunya BPJS Kesehatan tidak bisa berjalan sendirian, namun perlu adanya dukungan pemda dalam pelaksanaan.
"Pemerintah pusat sudah mengatur melalui Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017, di mana Presiden mendorong komitmen pemerintah daerah dalam mendaftarkan masyarakat yang belum menjadi peserta JKN-KIS. Dari situ, kita harapkan target UHC Kota Gorontalo di awal tahun 2021 bisa terwujud," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2020
Kepala Cabang BPJS Kesehatan Cabang Gorontalo Muhammad Yusrizal di Gorontalo, Rabu, mengatakan dalam forum tersebut dibahas langkah strategi selanjutnya yang akan dilakukan oleh pemerintah kota mengenai target UHC di Kota Gorontalo awal 2021.
"Seperti perpanjangan adendum dengan BPJS Kesehatan yang akan berakhir di bulan September ini, serta persiapan data masyarakat yang akan didaftarkan oleh pemerintah kota sebagai peserta JKN-KIS," ujarnya.
Sekretaris Daerah Kota Gorontalo Ismail Madjid menjelaskan bahwa kendala yang dialami pemkot setempat terkait belum UHC wilayah tersebut sampai tahun ini karena belum tercukupi anggaran dalam pembiayaan pemerintah daerah terhadap Program JKN-KIS saat proses penganggaran pada tahun lalu.
"Namun untuk tahun ini sudah siap dianggarkan sehingga bisa dipersiapkan target UHC tahun 2021. Kami sudah dikonfirmasi oleh tim dari bagian anggaran sudah disiapkan anggaran untuk Program JKN-KIS di tahun depan," katanya.
ia menjelaskan hal yang harus dilaksanakan selanjutnya adalah perpanjangan adendum dengan BPJS Kesehatan.
"Saya juga sudah instruksikan kepada Dinas Sosial untuk segera menyiapkan data masyarakat yang akan dimasukan sebagai peserta JKN-KIS," kata dia.
Ia menambahkan terkait dengan optimalisasi pelaksanaan menuju UHC di masing-masing daerah, tentunya BPJS Kesehatan tidak bisa berjalan sendirian, namun perlu adanya dukungan pemda dalam pelaksanaan.
"Pemerintah pusat sudah mengatur melalui Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017, di mana Presiden mendorong komitmen pemerintah daerah dalam mendaftarkan masyarakat yang belum menjadi peserta JKN-KIS. Dari situ, kita harapkan target UHC Kota Gorontalo di awal tahun 2021 bisa terwujud," katanya.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2020