Jakarta, (ANTARA GORONTALO) - Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio menilai kinerja seluruh Menteri Koordinator (Menko) dalam Kabinet Kerja pimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, masih kurang dan sarat kontroversi.
"Menurut saya menteri-menteri yang kontroversial itu harus diganti, termasuk empat Menko," kata Hendri di Jakarta.
Hendri mengungkapkan hal demikian karena dirinya melihat keempat menko ini kontroversial seluruhnya dan tidak bisa mengoordinasikan jajaran menteri dibawahnya. "Masa hanya satu dua menteri saja yang bersinar," ujarnya.
Dia menambahkan hal itu bisa dilihat dari kinerja Menkopolhukam yang menurutnya kurang bisa memberikan rasa aman pada masyarakat, Menko ekuin yang tidak bisa mengendalikan harga yang melambung.
"Dari survei, masyarakat melihat Menko Ekuin yang dekat dengan urusan perut rakyat tidak bisa mengendalikan harga, kemudian di bawah Menko Polhukam dengan Menkumham yang kontroversi, belum lagi keamanan yang dirasakan rendah. Lalu ada Menko PMK yang bisa dilihat sendiri oleh masyarakat serta kemaritiman yang hanya mengandalkan menteri susi," ujarnya.
Kendati demikian sebetulnya para menko tersebut memiliki para 'jagoannya' masing-masing seperti di Kemaritiman ada Menteri KKP dengan berbagai kebijakannya, lalu di Perekonomian ada Menteri Keuangan yang berhasil menjamin adanya dana bagi pembangunan dengan APBNP.
"Lalu, dalam Kemenko PMK ada Mensos dan di Polhukam masih ada Menlu jadi rapot mereka masih ada yang hijaunya namun masa hanya satu atau dua menteri saja yang kinerjanya baik," katanya.
Kendati demikian, terkait dengan isu reshuffle ini, Hendri mengatakan dirinya setuju adanya reshuffle namun menurutnya pemerintah masih harus menunggu paling cepat satu tahun sejak kabinet kerja ini terbentuk, dengan catatan harus jelas dahulu tujuannya apa.
"Jadi, jika akan reshuffle ini harus jelas masalahnya dan tujuannya apa. Saya pribadi setuju ada perombakan, tapi gak sekarang, lebih baik lihat dulu kinerja tahun depan apakah ada perbaikan atau tidak," ujar Hendri.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2015
"Menurut saya menteri-menteri yang kontroversial itu harus diganti, termasuk empat Menko," kata Hendri di Jakarta.
Hendri mengungkapkan hal demikian karena dirinya melihat keempat menko ini kontroversial seluruhnya dan tidak bisa mengoordinasikan jajaran menteri dibawahnya. "Masa hanya satu dua menteri saja yang bersinar," ujarnya.
Dia menambahkan hal itu bisa dilihat dari kinerja Menkopolhukam yang menurutnya kurang bisa memberikan rasa aman pada masyarakat, Menko ekuin yang tidak bisa mengendalikan harga yang melambung.
"Dari survei, masyarakat melihat Menko Ekuin yang dekat dengan urusan perut rakyat tidak bisa mengendalikan harga, kemudian di bawah Menko Polhukam dengan Menkumham yang kontroversi, belum lagi keamanan yang dirasakan rendah. Lalu ada Menko PMK yang bisa dilihat sendiri oleh masyarakat serta kemaritiman yang hanya mengandalkan menteri susi," ujarnya.
Kendati demikian sebetulnya para menko tersebut memiliki para 'jagoannya' masing-masing seperti di Kemaritiman ada Menteri KKP dengan berbagai kebijakannya, lalu di Perekonomian ada Menteri Keuangan yang berhasil menjamin adanya dana bagi pembangunan dengan APBNP.
"Lalu, dalam Kemenko PMK ada Mensos dan di Polhukam masih ada Menlu jadi rapot mereka masih ada yang hijaunya namun masa hanya satu atau dua menteri saja yang kinerjanya baik," katanya.
Kendati demikian, terkait dengan isu reshuffle ini, Hendri mengatakan dirinya setuju adanya reshuffle namun menurutnya pemerintah masih harus menunggu paling cepat satu tahun sejak kabinet kerja ini terbentuk, dengan catatan harus jelas dahulu tujuannya apa.
"Jadi, jika akan reshuffle ini harus jelas masalahnya dan tujuannya apa. Saya pribadi setuju ada perombakan, tapi gak sekarang, lebih baik lihat dulu kinerja tahun depan apakah ada perbaikan atau tidak," ujar Hendri.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2015