Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Pengamat komunikasi politik dari Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Sutrisno, menilai mahar yang diberikan calon calon kepala daerah, baik itu Gubernur, bupati/wali kota, ke partai politik rentan korupsi.
"Mahar politik rentan korupsi karena biaya yang dimintakan partai politik tanpa mementingkan integritas bakal calon kepala daerah, tentunya resiko besar," kata Sutrisno.
Mahar politik selama ini diindikasikan menjadi pintu utama pencalonan di pilkada selalu melalui partai politik.
"Memang sudah ada aturan yang memungkinkan calon independen/perseorang tidak perlu membayarkan mahar, namun di banyak pilkada calon-calon independen jarang berhasil menduduki jabatan politik," papar Sutrisno.
Hal ini dikarenakan infrastruktur calon perseorangan yang tidak sampai ke bawah, sementara partai politik menjanjikan jaringan sampai ke bawah.
Sehingga itulah yang menaikan harga atau mahar politik di setiap partai politik itu sendiri.
"Namun yang menjadi permasalahan saat ini, tingginya mahar yang ditentukan oleh partai politik membuat para calon-calon kepala daerah hanya berusaha memenuhi mahar dan menyerahkan komunikasinya kepada parpol," terangnya.
Sutrisno mengatakan, hal seperti ini tidaklah sehat dan memicu hal-hal yang menyimpang, jika diserahkan semuanya ke partai politik ditakutkan tidak melakukan tugasnya dengan baik dan rentan akan korupsi.
"Seharusnya suatu parpol bisa bersikap bijaksana dan mengoreksi calon atau figur yang memang memiliki program yang jelas dan visi misi yang jelas," ujarnya.
Sehingga pilihanya ada kepada partai politik, apakah mereka berpegang teguh pada maharnya atau bagaimana mereka mengorbitkan para calon yang memang benar-benar memilki integritas yang baik dan bisa menjadi seorang pemimpin yang bijaksana bagi masyarakatnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2015
"Mahar politik rentan korupsi karena biaya yang dimintakan partai politik tanpa mementingkan integritas bakal calon kepala daerah, tentunya resiko besar," kata Sutrisno.
Mahar politik selama ini diindikasikan menjadi pintu utama pencalonan di pilkada selalu melalui partai politik.
"Memang sudah ada aturan yang memungkinkan calon independen/perseorang tidak perlu membayarkan mahar, namun di banyak pilkada calon-calon independen jarang berhasil menduduki jabatan politik," papar Sutrisno.
Hal ini dikarenakan infrastruktur calon perseorangan yang tidak sampai ke bawah, sementara partai politik menjanjikan jaringan sampai ke bawah.
Sehingga itulah yang menaikan harga atau mahar politik di setiap partai politik itu sendiri.
"Namun yang menjadi permasalahan saat ini, tingginya mahar yang ditentukan oleh partai politik membuat para calon-calon kepala daerah hanya berusaha memenuhi mahar dan menyerahkan komunikasinya kepada parpol," terangnya.
Sutrisno mengatakan, hal seperti ini tidaklah sehat dan memicu hal-hal yang menyimpang, jika diserahkan semuanya ke partai politik ditakutkan tidak melakukan tugasnya dengan baik dan rentan akan korupsi.
"Seharusnya suatu parpol bisa bersikap bijaksana dan mengoreksi calon atau figur yang memang memiliki program yang jelas dan visi misi yang jelas," ujarnya.
Sehingga pilihanya ada kepada partai politik, apakah mereka berpegang teguh pada maharnya atau bagaimana mereka mengorbitkan para calon yang memang benar-benar memilki integritas yang baik dan bisa menjadi seorang pemimpin yang bijaksana bagi masyarakatnya.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2015