Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Berdasarkan data "Indonesia Governance Index" (IGI), tata kelola Pemerintahan Provinsi Gorontalo menempati rangking ke-22 dari seluruh daerah di Indonesia.
Data tersebut dirilis oleh organisasi multi pihak "Partrnership", yang melakukan penelitian melalui IGI, untuk mengukur kinerja tata kelola pemerintahan di Indonesia dengan berbagai indikator, kata peneliti utama IGI, Dadan S. Suharmawijaya, saat peluncuran hasil penelitian di Hotel Maqna, Kota Gorontalo, Kamis.
Angka indeks secara keseluruhan terdiri dari empat arena tata kelola pemerintahan, yakni pemerintah, birokrasi, masyarakat sipil dan masyarakat ekonomi.
Keempat arena diukur berdasarkan sejauh mana fungsi-funsi pentingnya dijalankan, sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik yaitu partisipasi, akuntabilitas, keadilan, transparansi, efisiensi dan efektivitas.
"Posisi Gorontalo anjlok dari rangking 8 pada tahun 2008, menjadi rangking 22 pada tahun ini, dengan capaian indeks di bawah rata-rata nasional yakni 5,62,," katanya.
Capaian tersebut disumbang oleh kinerja di hampir semua arena, kecuali birokrasi yang memperoleh nilai di bawah rata-rata nasional yaitu 6,46 dari 5,78.
Diantara empat arena yang diukur, yang masuk kategori cenderung baik adalah kinerja masyarakat sipil, sementara masyarakat ekonomi, birokrasi dan pemerintah termasuk dalam kategori sedang.
Ia menjelaskan, dalam birokrasi, angka partisipasi dan efektivitasnya rendah yakni 1,52 dan 4,43, sehingga mengakibatkan tata kelola pemerintahan di daerah tersebut hanya menempati posisi ke-22.
"Tidak adanya unit pengaduan masyarakat di SKPD dan indikator lainnya, mengakibatkan rendahnya angka partispasi dalam birokrasi," kata peneliti IGI Gorontalo, Funco Tanipu.
Menurutnya, IGI merupakan sumber data yang bisa dijadikan rujukan bagi para pembuat kebijakan, pengambil keputusan, akademisi, peneliti, aktivis maupun masyarakat umum.
Partnership merupakan organisasi yang didirikan pada tahun 2000, sebagai sebuah proyek Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan menjadi badan hukum Indonesia yang independen sejak tahun 2003.
Pada tahun 2008, organisasi ini juga mengukur pelaksanaan tata kelola pemerintahan di 33 provinsi di Indonesia.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2013
Data tersebut dirilis oleh organisasi multi pihak "Partrnership", yang melakukan penelitian melalui IGI, untuk mengukur kinerja tata kelola pemerintahan di Indonesia dengan berbagai indikator, kata peneliti utama IGI, Dadan S. Suharmawijaya, saat peluncuran hasil penelitian di Hotel Maqna, Kota Gorontalo, Kamis.
Angka indeks secara keseluruhan terdiri dari empat arena tata kelola pemerintahan, yakni pemerintah, birokrasi, masyarakat sipil dan masyarakat ekonomi.
Keempat arena diukur berdasarkan sejauh mana fungsi-funsi pentingnya dijalankan, sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik yaitu partisipasi, akuntabilitas, keadilan, transparansi, efisiensi dan efektivitas.
"Posisi Gorontalo anjlok dari rangking 8 pada tahun 2008, menjadi rangking 22 pada tahun ini, dengan capaian indeks di bawah rata-rata nasional yakni 5,62,," katanya.
Capaian tersebut disumbang oleh kinerja di hampir semua arena, kecuali birokrasi yang memperoleh nilai di bawah rata-rata nasional yaitu 6,46 dari 5,78.
Diantara empat arena yang diukur, yang masuk kategori cenderung baik adalah kinerja masyarakat sipil, sementara masyarakat ekonomi, birokrasi dan pemerintah termasuk dalam kategori sedang.
Ia menjelaskan, dalam birokrasi, angka partisipasi dan efektivitasnya rendah yakni 1,52 dan 4,43, sehingga mengakibatkan tata kelola pemerintahan di daerah tersebut hanya menempati posisi ke-22.
"Tidak adanya unit pengaduan masyarakat di SKPD dan indikator lainnya, mengakibatkan rendahnya angka partispasi dalam birokrasi," kata peneliti IGI Gorontalo, Funco Tanipu.
Menurutnya, IGI merupakan sumber data yang bisa dijadikan rujukan bagi para pembuat kebijakan, pengambil keputusan, akademisi, peneliti, aktivis maupun masyarakat umum.
Partnership merupakan organisasi yang didirikan pada tahun 2000, sebagai sebuah proyek Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan menjadi badan hukum Indonesia yang independen sejak tahun 2003.
Pada tahun 2008, organisasi ini juga mengukur pelaksanaan tata kelola pemerintahan di 33 provinsi di Indonesia.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2013