Komisi IX DPR memutuskan menunda rapat kerja dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin karena menilai garis besar anggaran Kementerian Kesehatan belum rinci, terutama terkait dengan penambahan anggaran untuk penanganan COVID-19.
"Dengan mengucap alhamdulillah, rapat kita skors sampai besok," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR Anshory Siregar dalam rapat kerja bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi yang diikuti melalui siaran langsung akun Youtube DPR RI di Jakarta, Senin.
Anggota Komisi IX DPR Sri Meliyana menyinggung tentang perbedaan angka untuk pengadaan vaksin pada bahan yang disampaikan Kementerian Kesehatan.
Menurut Sri, dalam bahan yang disampaikan Kementerian Kesehatan tersebut ada yang menyatakan dalam nominal rupiah, ada pula yang menyebutkan dalam persentase, tetapi bila diperhitungkan nominalnya tidak sesuai.
"Berapa angka yang tepat? Kami perlu lampiran sehingga tahu mana yang benar dan keliru dalam angka," tuturnya.
Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya itu mengatakan rapat kerja di DPR tersebut merupakan pertemuan untuk membahas anggaran Kementerian Kesehatan, bukan semata-mata pemerintah melaporkan anggarannya kepada legislatif.
"Kita membedah bersama apa yang dibutuhkan Kementerian Kesehatan. Kami setuju dengan kawan-kawan lain, rapat ini harus disertai data yang benar-benar kita butuhkan sehingga bisa menyebutnya pembahasan bersama," katanya.
Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Netty Prasetiyani menilai paparan anggaran Kementerian Kesehatan tidak ada yang baru.
Netty berharap Kementerian Kesehatan dalam memaparkan peta jalan anggaran 2021 secara komprehensif untuk reformasi dunia kesehatan.
"Saya sependapat untuk menghentikan rapat dan memperbaiki paparan yang lebih jelas dan peta jalan serta desain anggaran yang akan digunakan dalam reformasi dunia kesehatan," katanya.
Menanggapi pendapat anggota Komisi IX DPR, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan anggaran-anggaran tambahan untuk penanganan COVID-19 yang disampaikannya belum final dan masih dalam diskusi dengan Kementerian Keuangan dan kementerian/lembaga lainnya.
"Pemerintah mencanangkan rencana penambahan anggaran untuk mengatasi pandemi pada kisaran Rp110 triliun hingga Rpp130 triliun yang akan membuat program-program yang sudah diajukan menjadi lebih kecil," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2021
"Dengan mengucap alhamdulillah, rapat kita skors sampai besok," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR Anshory Siregar dalam rapat kerja bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi yang diikuti melalui siaran langsung akun Youtube DPR RI di Jakarta, Senin.
Anggota Komisi IX DPR Sri Meliyana menyinggung tentang perbedaan angka untuk pengadaan vaksin pada bahan yang disampaikan Kementerian Kesehatan.
Menurut Sri, dalam bahan yang disampaikan Kementerian Kesehatan tersebut ada yang menyatakan dalam nominal rupiah, ada pula yang menyebutkan dalam persentase, tetapi bila diperhitungkan nominalnya tidak sesuai.
"Berapa angka yang tepat? Kami perlu lampiran sehingga tahu mana yang benar dan keliru dalam angka," tuturnya.
Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya itu mengatakan rapat kerja di DPR tersebut merupakan pertemuan untuk membahas anggaran Kementerian Kesehatan, bukan semata-mata pemerintah melaporkan anggarannya kepada legislatif.
"Kita membedah bersama apa yang dibutuhkan Kementerian Kesehatan. Kami setuju dengan kawan-kawan lain, rapat ini harus disertai data yang benar-benar kita butuhkan sehingga bisa menyebutnya pembahasan bersama," katanya.
Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Netty Prasetiyani menilai paparan anggaran Kementerian Kesehatan tidak ada yang baru.
Netty berharap Kementerian Kesehatan dalam memaparkan peta jalan anggaran 2021 secara komprehensif untuk reformasi dunia kesehatan.
"Saya sependapat untuk menghentikan rapat dan memperbaiki paparan yang lebih jelas dan peta jalan serta desain anggaran yang akan digunakan dalam reformasi dunia kesehatan," katanya.
Menanggapi pendapat anggota Komisi IX DPR, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan anggaran-anggaran tambahan untuk penanganan COVID-19 yang disampaikannya belum final dan masih dalam diskusi dengan Kementerian Keuangan dan kementerian/lembaga lainnya.
"Pemerintah mencanangkan rencana penambahan anggaran untuk mengatasi pandemi pada kisaran Rp110 triliun hingga Rpp130 triliun yang akan membuat program-program yang sudah diajukan menjadi lebih kecil," katanya.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2021