Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Wakil Ketua DPW Partai Amanat Nasional (PAN), Safwan Arsad, mengungkapkan jika kisruh yang mewarnai penyelenggaraan Musyawarah Wilayah (MUswil) IV partai tersebut di salah satu hotel di Kota Gorontalo, bukan persoalan makanan.
"Soal makanan yang tidak siap saji di lokasi penyelenggaraan Muswil sudah mampu diredam oleh pihak panitia yang menyiapkan makanan untuk para "voters" atau ketua-ketua DPC dan DPD di salah satu rumah makan cepat saji yang berada dekat di tempat pelaksanaan kegiatan. Ketika persoalan makan sempat ditanyakan peserta itu adalah sebuah kewajaran," ujarnya, Senin.
Inti persoalan yang memancing kekisruhan saat itu kata Safwan yaitu, pertanyaan sejumlah kader "voters" terkait alokasi waktu pendaftaran calon anggota formatur atau calon ketua DPW yang dilaksanakan oleh "steering committe" yang hanya dilakukan 3 hari dari ketentuan yang seharusnya 7 hari sesuai ketetapan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) nomor 2 tahun 2015.
Sehingga banyak kader yang kehilangan kesempatan mendaftarkan diri sebagai calon ketua, sebab sempitnya waktu dicurigai sebagai "setingan" pihak panitia yang hanya mengakomodir salah satu kelompok dalam pencalonan dibuktikan dengan hanya ada satu kelompok pertemanan saja.
Kader pun mempertanyakan sikap Dewan Pimpinan Pusat (DPP) yang tidak melakukan verifikasi terhadap calon sesuai ketentuan ketetapan Rakernas, dimana para calon wajib diundang untuk memaparkan visi, misi dan program dalam rangka membesarkan partai.
Verifikasi kata Safwan adalah alat ukur untuk menentukan siapa yang akan mendapatkan rekomendasi sebagai calon formatur atau ketua DPW dari DPP, sehingga tahapan itu jangan hanya formalitas semata.
"Bagaimana mungkin pihak DPP bisa merekomendasikan 4 orang calon dari 9 orang yang mendaftar jika verifikasi tidak pernah dilakukan, hal itu yang menjadi poin hangat disuarakan oleh seluruh kader kepada pihak DPP yang memimpin sidang yaitu Ketua Pengembangan Organisasi dan Kader (POK) Yandri Susanto dan Wakil Ketua Umum Hanafi Rais," ujar Safwan.
Ditambah lagi, kebijakan Yandri sebagai salah satu anggota formatur dari unsur DPP (anggota formatur terdiri dari 5 orang, 4 dari unsur calon yang mendaftar dan 1 dari unsur DPP) yang mengalihkan keanggotaannya dalam formatur kepada ketua panitia penyelenggaraan Muswil, Daryatno Gobel yang juga sebagai salah satu pimpinan harian DPW Provinsi Gorontalo dan juga sebagai salah satu calon ketua DPW, dinilai merupakan strategi penguatan terhadap anggota formatur agar yang terpilih adalah orang-orang yang diinginkan oleh pihak DPP dan bukan pilihan kader secara global di tingkat bawah "voters".
Beruntung, kericuhan mampu diatasi hingga tidak berujung anarkis, setelah Wakil Ketua Umum Hanafi Rais mampu menenangkan sidang.
Roni Imran, Ketua DPD PAN Gorontalo Utara yang mendapat dukungan 100 persen "voters" mengatakan, ia sendiri sangat menyetujui pelaksanaan pemilihan Ketua DPW melalui mekanisme formatur dengan bermusyawarah, seperti halnya yang dilakukan oleh organisasi-organisasi besar seperti Muhammadiyah.
Diakuinya, derasnya dukungan terhadap dirinya dari 100 persen DPC dan DPW sangat diapresiasi.
"Jika sangat dipercaya maka saya akan berjuang untuk mengakomodir aspirasi tersebut, namun jika Tuhan berkehendak lain, saya pun akan tetap fokus membesarkan PAN khususnya di Gorontalo Utara," ujarnya.
Pemilihan secara formatur diakuinya sudah tepat, hanya saja masa transisi ini perlu dilakukan adaptasi dan pembelajaran sebab tujuan partai untuk mengurangi konflik dan perpecahan sudah sangat tepat, hanya saja membiasakan yang tidak biasa memang butuh waktu.
"Muswil sudah berjalan sesuai skenario, namun ada hikmah yang harus kita ambil untuk penyempurnaan pelaksanaannya ke depan nanti agar seluruh kader terbiasa dengan cara ini bermusyawarah yang adil dan sesuai aspirasi yang bermuara pada kata mufakat berdasarkan suara di tingkat bawah," imbuhnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2015
"Soal makanan yang tidak siap saji di lokasi penyelenggaraan Muswil sudah mampu diredam oleh pihak panitia yang menyiapkan makanan untuk para "voters" atau ketua-ketua DPC dan DPD di salah satu rumah makan cepat saji yang berada dekat di tempat pelaksanaan kegiatan. Ketika persoalan makan sempat ditanyakan peserta itu adalah sebuah kewajaran," ujarnya, Senin.
Inti persoalan yang memancing kekisruhan saat itu kata Safwan yaitu, pertanyaan sejumlah kader "voters" terkait alokasi waktu pendaftaran calon anggota formatur atau calon ketua DPW yang dilaksanakan oleh "steering committe" yang hanya dilakukan 3 hari dari ketentuan yang seharusnya 7 hari sesuai ketetapan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) nomor 2 tahun 2015.
Sehingga banyak kader yang kehilangan kesempatan mendaftarkan diri sebagai calon ketua, sebab sempitnya waktu dicurigai sebagai "setingan" pihak panitia yang hanya mengakomodir salah satu kelompok dalam pencalonan dibuktikan dengan hanya ada satu kelompok pertemanan saja.
Kader pun mempertanyakan sikap Dewan Pimpinan Pusat (DPP) yang tidak melakukan verifikasi terhadap calon sesuai ketentuan ketetapan Rakernas, dimana para calon wajib diundang untuk memaparkan visi, misi dan program dalam rangka membesarkan partai.
Verifikasi kata Safwan adalah alat ukur untuk menentukan siapa yang akan mendapatkan rekomendasi sebagai calon formatur atau ketua DPW dari DPP, sehingga tahapan itu jangan hanya formalitas semata.
"Bagaimana mungkin pihak DPP bisa merekomendasikan 4 orang calon dari 9 orang yang mendaftar jika verifikasi tidak pernah dilakukan, hal itu yang menjadi poin hangat disuarakan oleh seluruh kader kepada pihak DPP yang memimpin sidang yaitu Ketua Pengembangan Organisasi dan Kader (POK) Yandri Susanto dan Wakil Ketua Umum Hanafi Rais," ujar Safwan.
Ditambah lagi, kebijakan Yandri sebagai salah satu anggota formatur dari unsur DPP (anggota formatur terdiri dari 5 orang, 4 dari unsur calon yang mendaftar dan 1 dari unsur DPP) yang mengalihkan keanggotaannya dalam formatur kepada ketua panitia penyelenggaraan Muswil, Daryatno Gobel yang juga sebagai salah satu pimpinan harian DPW Provinsi Gorontalo dan juga sebagai salah satu calon ketua DPW, dinilai merupakan strategi penguatan terhadap anggota formatur agar yang terpilih adalah orang-orang yang diinginkan oleh pihak DPP dan bukan pilihan kader secara global di tingkat bawah "voters".
Beruntung, kericuhan mampu diatasi hingga tidak berujung anarkis, setelah Wakil Ketua Umum Hanafi Rais mampu menenangkan sidang.
Roni Imran, Ketua DPD PAN Gorontalo Utara yang mendapat dukungan 100 persen "voters" mengatakan, ia sendiri sangat menyetujui pelaksanaan pemilihan Ketua DPW melalui mekanisme formatur dengan bermusyawarah, seperti halnya yang dilakukan oleh organisasi-organisasi besar seperti Muhammadiyah.
Diakuinya, derasnya dukungan terhadap dirinya dari 100 persen DPC dan DPW sangat diapresiasi.
"Jika sangat dipercaya maka saya akan berjuang untuk mengakomodir aspirasi tersebut, namun jika Tuhan berkehendak lain, saya pun akan tetap fokus membesarkan PAN khususnya di Gorontalo Utara," ujarnya.
Pemilihan secara formatur diakuinya sudah tepat, hanya saja masa transisi ini perlu dilakukan adaptasi dan pembelajaran sebab tujuan partai untuk mengurangi konflik dan perpecahan sudah sangat tepat, hanya saja membiasakan yang tidak biasa memang butuh waktu.
"Muswil sudah berjalan sesuai skenario, namun ada hikmah yang harus kita ambil untuk penyempurnaan pelaksanaannya ke depan nanti agar seluruh kader terbiasa dengan cara ini bermusyawarah yang adil dan sesuai aspirasi yang bermuara pada kata mufakat berdasarkan suara di tingkat bawah," imbuhnya.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2015