Biak (ANTARA GORONTALO) - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan surat
keputusan bersama tentang pendirian rumah ibadah perlu direvisi untuk
mencegah intoleransi antar pemeluk agama.
"Kasus Aceh Singkil menjadi keprihatinan pemerintah, karena menimbulkan aksi anarkisme dan perusakan rumah ibadah dilakukan kelompok tertentu," kata Mendagri, sebelum berangkat ke Jakarta dari Biak, Selasa.
Ia mengakui, penyiapan rumah ibadah untuk pemeluk agama dalam suatu daerah sudah diatur dalam surat keputusan bersama tiga menteri.
Hanya saja dalam implementasi di lapangan, menurut Mendagri, seringkali menimbulkan aksi intoleransi yang berdampak kepada aksi anarkisme dan perusakan rumah ibadah agama.
"Kementerian Dalam Negeri akan membahas dengan Kementerian Agama untuk penyempurnaan aturan tentang pendirian rumah ibadah itu, sehingga setiap orang dapat menghormati jika suatu kelompok membangun tempat peribadatan sesuai keyakinan warga bersangkutan," kata Tjahjo.
Ia menyatakan aturan keputusan bersama tiga menteri tentang pendirian rumah ibadah tetap berlaku sepanjang belum dilakukan revisi bagi penyempurnaan pelaksanaan di lapangan.
Menyinggung toleransi kehidupan di Tanah Papua, menurut Mendagri, sesuai hasil pertemuan dengan tokoh agama Kristiani dengan pemuka agama lain di Provinsi Papua Barat dinilai bagus.
"Kehidupan yang harmonis antarpemeluk agama di Papua perlu menjadi contoh daerah lain, ya kondisi ini harus tetap selalu kita jaga bersama sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945 serta Bhinneka Tunggal Ika serta menjamin keutuhan Negara Kesatuan Repubik Indonesia," ujar Mendagri pula.
Mendagri berada di Biak setelah melakukan kunjungan kerja di Sorong dan Manokwari Provinsi Papua Barat, didampingi Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Mayjen TNI Soedarmo.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2015
"Kasus Aceh Singkil menjadi keprihatinan pemerintah, karena menimbulkan aksi anarkisme dan perusakan rumah ibadah dilakukan kelompok tertentu," kata Mendagri, sebelum berangkat ke Jakarta dari Biak, Selasa.
Ia mengakui, penyiapan rumah ibadah untuk pemeluk agama dalam suatu daerah sudah diatur dalam surat keputusan bersama tiga menteri.
Hanya saja dalam implementasi di lapangan, menurut Mendagri, seringkali menimbulkan aksi intoleransi yang berdampak kepada aksi anarkisme dan perusakan rumah ibadah agama.
"Kementerian Dalam Negeri akan membahas dengan Kementerian Agama untuk penyempurnaan aturan tentang pendirian rumah ibadah itu, sehingga setiap orang dapat menghormati jika suatu kelompok membangun tempat peribadatan sesuai keyakinan warga bersangkutan," kata Tjahjo.
Ia menyatakan aturan keputusan bersama tiga menteri tentang pendirian rumah ibadah tetap berlaku sepanjang belum dilakukan revisi bagi penyempurnaan pelaksanaan di lapangan.
Menyinggung toleransi kehidupan di Tanah Papua, menurut Mendagri, sesuai hasil pertemuan dengan tokoh agama Kristiani dengan pemuka agama lain di Provinsi Papua Barat dinilai bagus.
"Kehidupan yang harmonis antarpemeluk agama di Papua perlu menjadi contoh daerah lain, ya kondisi ini harus tetap selalu kita jaga bersama sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945 serta Bhinneka Tunggal Ika serta menjamin keutuhan Negara Kesatuan Repubik Indonesia," ujar Mendagri pula.
Mendagri berada di Biak setelah melakukan kunjungan kerja di Sorong dan Manokwari Provinsi Papua Barat, didampingi Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Mayjen TNI Soedarmo.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2015