Jakarta, (ANTARAGORONTALO) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerukan agar semua pihak menghentikan kekerasan dan kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi dan demonstrasi damai pada peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia 2015.
"Tapi saya juga mengingatkan demonstrasi itu juga ada aturannya. Jadi misalnya, ini aturan, jarak dari istana, ternyata ada aturannya," kata Presiden Jokowi dalam acara Peringatan Hari Hak Asasi Manusia se-Dunia ke-67 Tahun 2015 di Istana Negara Jakarta, Jumat.
Ia mengatakan, pemerintah tidak akan mengekang sebuah kebebasan berekspresi dan berdemonstrasi namun menurut dia segala sesuatu ada aturannya.
Presiden juga menekankan pentingnya sinergi antara Komisi Nasional HAM, aparat hukum, dan lembaga-lembaga peradilan.
"Saya kira juga menjadi sebuah jalan yang harus ditempuh bersama-sama bersinergi untuk mencari penyelesaian hal-hal itu (HAM)," katanya.
Hal itu kata dia pada akhirnya akan mengarahkan semua pembangunan untuk kemakmuran rakyat Indonesia.
Ia juga menegaskan bahwa pemenuhan hak asasi manusia bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah pusat tapi juga Pemerintah Daerah (Pemda).
Oleh karena itu, Presiden mendukung pelaksanaan dan perbanyakan kota/kabupaten yang ramah terhadap HAM, seperti di Palu, Solo, Wonosobo, Jayapura, dan di tempat-tempat lainnya.
"Saya tahu bahwa polisi saat ini memang paling banyak diadukan warga ke Komnas HAM," katanya.
Ia menilai perlu ada upaya-upaya nyata yang konkret untuk membenahi kepolisian dengan perspektif HAM.
Ia sendiri mengaku menghargai dan mengapresiasi misalnya Polres Jakarta Utara yang serius dalam mengupayakan pengarusutamaan HAM di lingkungannya.
"Ini yang harus ditiru oleh jajaran kepolisian yang lainnya, jajaran yang lainnya. Dan kita butuh kehadiran polisi yang bisa memberikan rasa aman, memberikan rasa nyaman bagi seluruh warga masyarakat," katanya.
Presiden ingin pengarusutamaan HAM dilakukan di semua jajaran pemerintah.
Oleh karena itu, pendidikan HAM di kalangan aparat, sekolah, masyarakat juga terus perlu dilakukan agar ada pemahaman tentang pentingnya menghormati hak asasi manusia.
"Banyak pelanggaran HAM terjadi karena ketidaktahuan, ketidakmengertian. Saya yakin pelanggaran HAM akan berkurang kalau kesadaran HAM telah membudaya dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat dan pemerintah," katanya.
Dan pada peringatan hari HAM sedunia ini, Jokowi ingin menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mendukung semua usaha pemenuhan hak asasi manusia di Tanah Air.
Kemudian mengenai konflik agraria, ia menambahkan jalan keluarnya adalah membenahi tumpang tindih hak atas tanah dan menghentikan kriminalisasi masyarakat adat.
"Setiap saya ke daerah baik kab kota provinsi, selalu keluhan yang banyak adalah yang berkaitan dengan masalah agraria. Ini juga yang harus cepat dan segera diselesaikan," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2015
"Tapi saya juga mengingatkan demonstrasi itu juga ada aturannya. Jadi misalnya, ini aturan, jarak dari istana, ternyata ada aturannya," kata Presiden Jokowi dalam acara Peringatan Hari Hak Asasi Manusia se-Dunia ke-67 Tahun 2015 di Istana Negara Jakarta, Jumat.
Ia mengatakan, pemerintah tidak akan mengekang sebuah kebebasan berekspresi dan berdemonstrasi namun menurut dia segala sesuatu ada aturannya.
Presiden juga menekankan pentingnya sinergi antara Komisi Nasional HAM, aparat hukum, dan lembaga-lembaga peradilan.
"Saya kira juga menjadi sebuah jalan yang harus ditempuh bersama-sama bersinergi untuk mencari penyelesaian hal-hal itu (HAM)," katanya.
Hal itu kata dia pada akhirnya akan mengarahkan semua pembangunan untuk kemakmuran rakyat Indonesia.
Ia juga menegaskan bahwa pemenuhan hak asasi manusia bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah pusat tapi juga Pemerintah Daerah (Pemda).
Oleh karena itu, Presiden mendukung pelaksanaan dan perbanyakan kota/kabupaten yang ramah terhadap HAM, seperti di Palu, Solo, Wonosobo, Jayapura, dan di tempat-tempat lainnya.
"Saya tahu bahwa polisi saat ini memang paling banyak diadukan warga ke Komnas HAM," katanya.
Ia menilai perlu ada upaya-upaya nyata yang konkret untuk membenahi kepolisian dengan perspektif HAM.
Ia sendiri mengaku menghargai dan mengapresiasi misalnya Polres Jakarta Utara yang serius dalam mengupayakan pengarusutamaan HAM di lingkungannya.
"Ini yang harus ditiru oleh jajaran kepolisian yang lainnya, jajaran yang lainnya. Dan kita butuh kehadiran polisi yang bisa memberikan rasa aman, memberikan rasa nyaman bagi seluruh warga masyarakat," katanya.
Presiden ingin pengarusutamaan HAM dilakukan di semua jajaran pemerintah.
Oleh karena itu, pendidikan HAM di kalangan aparat, sekolah, masyarakat juga terus perlu dilakukan agar ada pemahaman tentang pentingnya menghormati hak asasi manusia.
"Banyak pelanggaran HAM terjadi karena ketidaktahuan, ketidakmengertian. Saya yakin pelanggaran HAM akan berkurang kalau kesadaran HAM telah membudaya dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat dan pemerintah," katanya.
Dan pada peringatan hari HAM sedunia ini, Jokowi ingin menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mendukung semua usaha pemenuhan hak asasi manusia di Tanah Air.
Kemudian mengenai konflik agraria, ia menambahkan jalan keluarnya adalah membenahi tumpang tindih hak atas tanah dan menghentikan kriminalisasi masyarakat adat.
"Setiap saya ke daerah baik kab kota provinsi, selalu keluhan yang banyak adalah yang berkaitan dengan masalah agraria. Ini juga yang harus cepat dan segera diselesaikan," katanya.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2015