Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo, segera menyosialisasikan dukungan terhadap keringanan atau pengurangan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) pada proyek strategis nasional sektor bendungan.
Hal tersebut kata Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Nakertrans dan ESDM Provinsi Gorontalo, Rugaiyah Biki, di Gorontalo, Jumat.
Menurutnya, Pemprov Gorontalo sangat mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional. Hal itu penting, apalagi nilai pajak MBLB cukup sering diaspirasikan masyarakat khususnya pihak pengusaha atau kontraktor.
"Prinsipnya, Pemprov Gorontalo mendukung apa yang diputuskan Pemerintah. Kita pun akan mendorong pemerintah Kabupaten/Kota khususnya Bone Bolango yang menjadi lokasi pembangunan Bendungan Bulango Ulu," katanya, melalui rapat pengenaan pajak MBLB secara virtual bersama Kementerian Dalam Negeri RI, dari ruang Command Center Kantor Gubernuran.
Rugaiyah menambahkan, beberapa hal yang menjadi perhatian Pemprov, adalah objek pajak dan pemerintah daerah dapat memberikan keringanan sesuai peraturan pada Pasal 101 UU Nomor 1 tahun 2022.
Sementara wajib pajak didorong untuk mengajukan keringanan pada pemerintah daerah.
"Untuk keringanan atau pengurangan pajak ini pemohon atau kontraktor nantinya bermohon pada pemda yang menangani urusan keuangan atau perpajakan untuk diberikan keringanan berapa persen," katanya.
Rapat tersebut juga dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Syukri Botutihe.***
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2023
Hal tersebut kata Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Nakertrans dan ESDM Provinsi Gorontalo, Rugaiyah Biki, di Gorontalo, Jumat.
Menurutnya, Pemprov Gorontalo sangat mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional. Hal itu penting, apalagi nilai pajak MBLB cukup sering diaspirasikan masyarakat khususnya pihak pengusaha atau kontraktor.
"Prinsipnya, Pemprov Gorontalo mendukung apa yang diputuskan Pemerintah. Kita pun akan mendorong pemerintah Kabupaten/Kota khususnya Bone Bolango yang menjadi lokasi pembangunan Bendungan Bulango Ulu," katanya, melalui rapat pengenaan pajak MBLB secara virtual bersama Kementerian Dalam Negeri RI, dari ruang Command Center Kantor Gubernuran.
Rugaiyah menambahkan, beberapa hal yang menjadi perhatian Pemprov, adalah objek pajak dan pemerintah daerah dapat memberikan keringanan sesuai peraturan pada Pasal 101 UU Nomor 1 tahun 2022.
Sementara wajib pajak didorong untuk mengajukan keringanan pada pemerintah daerah.
"Untuk keringanan atau pengurangan pajak ini pemohon atau kontraktor nantinya bermohon pada pemda yang menangani urusan keuangan atau perpajakan untuk diberikan keringanan berapa persen," katanya.
Rapat tersebut juga dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Syukri Botutihe.***
Editor : Debby H. Mano
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2023