Gorontalo, (ANTARAGORONTALO) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone Bolango, Provinsi Gorontalo mengaku sistem pemerintahan dan pembangunan di daerah itu berjalan normal, meski memang kepala daerahnya dugaan tersandung masalah hukum.
Asisten Bidang Pemerintahan dan Hukum Pemkab Bone Bolango Djamaludin Wartabone menjelaskan dihadapan jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) belum lama ini, program-program pemerintahan sejauh ini berjalan optimal, dan bahkan masyarakat menerima berbagai pelayanan yang prima dari pemkab setempat.
"Semua ASN tetap fokus melayani masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya di kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masing-masing," tegas Djamaludin melalui rilis disampaikan tim Humas ke ANTARA.
Sebelumnya, pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Gorontalo telah menetapkan status tersangka kepada Bupati Bone Bolango Hamim Pou, dugaan korupsi bantuan sosial tahun anggaran 2010-2011.
Meski bupati telah mengajukan praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Gorontalo atas penetapan tersangka itu, namun akhirnya ditolak.
Djamaludin mengingatkan kepada seluruh ASN di lingkungan Pemkab Bone Bolango agar tidak masuk lagi ke wilayah ranah hukum maupun ranah politik.
"Sebagai ASN abdi negara dan masyarakat, mari fokus bekerja setiap saat sesuai tupoksi masing-masing, terutama dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik dan maksimal kepada masyarakat," ajaknya.
Ia mengaku bangga pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Bone Bolango tetap terus stabil.
"Sampai dengan saat ini pelayanan pemerintahan tetap seperti biasa, berjalan normal, prima dan aktivitas pelayanannya berjalan bagus dan tidak ada satu pun yang terhambat," ujarnya lagi.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2016
Asisten Bidang Pemerintahan dan Hukum Pemkab Bone Bolango Djamaludin Wartabone menjelaskan dihadapan jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) belum lama ini, program-program pemerintahan sejauh ini berjalan optimal, dan bahkan masyarakat menerima berbagai pelayanan yang prima dari pemkab setempat.
"Semua ASN tetap fokus melayani masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya di kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masing-masing," tegas Djamaludin melalui rilis disampaikan tim Humas ke ANTARA.
Sebelumnya, pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Gorontalo telah menetapkan status tersangka kepada Bupati Bone Bolango Hamim Pou, dugaan korupsi bantuan sosial tahun anggaran 2010-2011.
Meski bupati telah mengajukan praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Gorontalo atas penetapan tersangka itu, namun akhirnya ditolak.
Djamaludin mengingatkan kepada seluruh ASN di lingkungan Pemkab Bone Bolango agar tidak masuk lagi ke wilayah ranah hukum maupun ranah politik.
"Sebagai ASN abdi negara dan masyarakat, mari fokus bekerja setiap saat sesuai tupoksi masing-masing, terutama dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik dan maksimal kepada masyarakat," ajaknya.
Ia mengaku bangga pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Bone Bolango tetap terus stabil.
"Sampai dengan saat ini pelayanan pemerintahan tetap seperti biasa, berjalan normal, prima dan aktivitas pelayanannya berjalan bagus dan tidak ada satu pun yang terhambat," ujarnya lagi.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2016