Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menyatakan menyiapkan brigade yang terdiri dari empat batalyon untuk dikirimkan sebagai pasukan perdamaian ke Gaza, Palestina, jika Republik Indonesia mendapatkan mandat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Menurutnya empat batalyon itu terdiri dari Batalyon Support, Batalyon Kesehatan, Batalyon Zeni, dan Batalyon Perbekalan. Menurutnya empat batalyon itu bakal terdiri dari 1.212 personel.
"Kita akan membentuk Brigade Komposit yang terdiri dari Batalyon Support, Batalyon Zeni, kemudian Batalyon Kesehatan, dan Batalyon Perbekalan, ke sana," kata Agus usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.
Dia menjelaskan, Batalyon Kesehatan memiliki kemampuan perawatan medis karena dilengkapi dengan dokter. Kemudian Batalyon Zeni menurutnya memiliki kemampuan untuk membuat konstruksi pembangunan, dan Batalyon Perbekalan memiliki kemampuan untuk membuat dapur umum
Sedangkan Batalyon Support disiapkan untuk membantu pengamanan bagi personel-personel yang bertugas nantinya di Gaza. Menurutnya pasukan-pasukan pengamanan tetap diperlukan karena di daerah tersebut masih terjadi konflik.
"Jadi kita tetap mengamankan pasukan kita yang membantu," ucap dia.
Selain itu, dia mengatakan TNI juga menyiapkan dua kapal rumah sakit dalam misi perdamaian tersebut, yaitu KRI Rajiman dan KRI Suharso. Menurutnya dua kapal rumah sakit itu bisa membantu perawatan bagi masyarakat yang terdampak konflik.
"Itu bisa merawat di dalam kapal, dan juga ada unit darurat bisa operasi kelas satu, ada x-ray dan ada UGD," tuturnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra mengatakan pengiriman pasukan itu masih menunggu proses yang cukup lama karena menunggu mandat dari PBB. Selain itu, pihaknya juga membahas rencana evakuasi korban sipil.
"Nanti kita kirim RS lapangan dan kita bisa evakuasi korban sipil yang ada di Gaza untuk dibawa ke Indonesia," kata Herindra.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: TNI siapkan empat batalyon dikirim ke Gaza jika RI dimandatkan PBB
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2024