Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Provincial Governance Strengthening Programme (PGSP) - United Nations Development Programme (UNDP) menilai bahwa, perlu ada sinkronisasi program antar pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, supaya hirarki pemerintah jelas.
Hal itu disampaikan Development Officer PGSP-UNDP, Syamsir Djafar Kiayi, saat bertemu ANTARA di Hotel Quality, Kota Gorontalo, Senin.
Syamsir menjelaskan, dalam sistem pemerintahan daerah berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004, pihak pemerintah provinsi tidak memiliki kewenangan yang jelas terhadap kabupaten/kota.
"Sementara pemerintah kabupaten/kota dapat langsung berhubungan dengan pemerintah pusat," kata Syamsir.
Hal ini membuat beban pemerintah provinsi menjadi semakin berat dengan tidak adanya kewenangan keuangan provinsi atas kabupaten/kota.
Dengan demikian, peran ganda gubernur sebagai kepala daerah otonom dan sebagai wakil pemerintah pusat menjadi tidak maksimal.
"Keterbatasan kewenangan yang dihadapi oleh gubernur menjadi masalah yang serius, sementara di sisi lain, anggaran di tingkat provinsi cukup besar," kata Syamsir.
Melihat hal itu kata Syamsir, pihaknya merasa perlu untuk lebih mempererat sinkronisasi program antara pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota.
Program di kabupaten/kota bisa berjalan dengan baik dan sukses jika ada bantuan anggaran dari pemerintah Provinsi, seperti yang kini sedang dilaksanakan oleh PGSP-UNDP melalui program kesehatan dan pendidikan.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2013
Hal itu disampaikan Development Officer PGSP-UNDP, Syamsir Djafar Kiayi, saat bertemu ANTARA di Hotel Quality, Kota Gorontalo, Senin.
Syamsir menjelaskan, dalam sistem pemerintahan daerah berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004, pihak pemerintah provinsi tidak memiliki kewenangan yang jelas terhadap kabupaten/kota.
"Sementara pemerintah kabupaten/kota dapat langsung berhubungan dengan pemerintah pusat," kata Syamsir.
Hal ini membuat beban pemerintah provinsi menjadi semakin berat dengan tidak adanya kewenangan keuangan provinsi atas kabupaten/kota.
Dengan demikian, peran ganda gubernur sebagai kepala daerah otonom dan sebagai wakil pemerintah pusat menjadi tidak maksimal.
"Keterbatasan kewenangan yang dihadapi oleh gubernur menjadi masalah yang serius, sementara di sisi lain, anggaran di tingkat provinsi cukup besar," kata Syamsir.
Melihat hal itu kata Syamsir, pihaknya merasa perlu untuk lebih mempererat sinkronisasi program antara pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota.
Program di kabupaten/kota bisa berjalan dengan baik dan sukses jika ada bantuan anggaran dari pemerintah Provinsi, seperti yang kini sedang dilaksanakan oleh PGSP-UNDP melalui program kesehatan dan pendidikan.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2013