Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengutuk Israel yang melarang kegiatan UNRWA, badan PBB untuk pengungsi Palestina, dan menyatakan bahwa tak ada alternatif lain yang bisa menggantikan badan itu.
Pelarangan tersebut dapat memicu konsekuensi mengerikan bagi pengungsi Palestina di wilayah Palestina yang diduduki. Hal tersebut, ucapnya, tak bisa diterima.
"Tak ada alternatif lain selain UNRWA. Implementasi UU tersebut akan berdampak buruk dalam upaya penyelesaian konflik Israel-Palestina serta bagi perdamaian dan keamanan kawasan," ucap Guterres dalam pernyataan persnya, Selasa.
"Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, UNRWA tak tergantikan," katanya menegaskan.
Sekjen PBB itu memastikan akan membahas persoalan ini di hadapan Majelis Umum PBB yang beranggotakan 193 negara.
Meski telah diperingatkan komunitas internasional dan PBB bahwa membatasi kegiatan UNRWA berpotensi melanggar hukum internasional, Knesset (Parlemen) Israel tetap mengesahkan sebagai undang-undang sebuah RUU untuk melarang UNRWA berkegiatan di Israel pada 28 Oktober.
Undang-undang tersebut bertujuan untuk "mencegah segala bentuk kegiatan UNRWA di wilayah Negara Israel".
UU tersebut juga menyatakan bahwa UNRWA tak akan diperbolehkan membuka kantor perwakilan, memberi pelayanan, serta melakukan kegiatan apapun baik secara langsung maupun tak langsung di wilayah Negara Israel.
Sumber: WAFA
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Sekjen PBB sebut UNRWA tak tergantikan meski dilarang Israel
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2024
Pelarangan tersebut dapat memicu konsekuensi mengerikan bagi pengungsi Palestina di wilayah Palestina yang diduduki. Hal tersebut, ucapnya, tak bisa diterima.
"Tak ada alternatif lain selain UNRWA. Implementasi UU tersebut akan berdampak buruk dalam upaya penyelesaian konflik Israel-Palestina serta bagi perdamaian dan keamanan kawasan," ucap Guterres dalam pernyataan persnya, Selasa.
"Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, UNRWA tak tergantikan," katanya menegaskan.
Sekjen PBB itu memastikan akan membahas persoalan ini di hadapan Majelis Umum PBB yang beranggotakan 193 negara.
Meski telah diperingatkan komunitas internasional dan PBB bahwa membatasi kegiatan UNRWA berpotensi melanggar hukum internasional, Knesset (Parlemen) Israel tetap mengesahkan sebagai undang-undang sebuah RUU untuk melarang UNRWA berkegiatan di Israel pada 28 Oktober.
Undang-undang tersebut bertujuan untuk "mencegah segala bentuk kegiatan UNRWA di wilayah Negara Israel".
UU tersebut juga menyatakan bahwa UNRWA tak akan diperbolehkan membuka kantor perwakilan, memberi pelayanan, serta melakukan kegiatan apapun baik secara langsung maupun tak langsung di wilayah Negara Israel.
Sumber: WAFA
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Sekjen PBB sebut UNRWA tak tergantikan meski dilarang Israel
Editor : Debby H. Mano
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2024