Gorontalo, (ANTARAGORONTALO) - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) DPRD Kabupaten Boalemo mengingatkan pemerintah kabupaten setempat, agar memperhatikan kebijakan umum dan prioritas plafon anggaran sementara KUA-PPAS 2017, benar-benar berpihak ke rakyat.
Menurut anggota fraksi FPDIP Boalemo Nurdin Daud, bahwa KUA-PPAS 2017 itu merupakan dokumen terakhir pada masa pemerintahan Bupati Rum Pagau dan wABUP Lahmudin Hambali. Dalam penilaian fraksi, capaian program dari visi dan misinya masih sangat rendah.
"Pembahasan KUA-PPAS harus mengakomodir apa yang menjadi kepentingan rakyat Boalemo melalui kegiatan reses yang dilakukan oleh DPRD di masing-masing daerah pemilihan. Karena aspirasi itu sangat mendesak, sehingga harus diprioritaskan," katanya belum lama ini.
Ia melanjutkan, rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) idealnya dapat memperoleh masukan dari DPRD, berupa pokok pikiran. Seperti halnya penyerapan aspirasi melalui reses dan rapat dengar pendapat dengan masyarakat dan pemerintah daerah yang disampaikan secara tertulis.
Hal itu, kata Nurdin, untuk menjamin kepastian bahwa program dan kegiatan yang disusun dalam rancangan awal RKPD sudah sesuai dengan RPJMD yang ditetapkan melalui peraturan daerah, untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah.
"Hal itu juga selaras fungsi DPRD sebagai lembaga pengawasan, legislasi dan penganggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga ke depan porsi anggaran tahun 2017, mampu diarahkan untuk kepentingan masyarakat pada pembangunan daerah," ungkapnya.
Sementara Fraksi Gerakan Indonesia Raya (F-Gerindra) pada KUA-PPAS mengusulkan agar dilakukan normalisasi sungai di wilayah Kecamatan Wonosari yang terkena dampak banir bandang pada beberapa waktu lalu.
I Dwa Gede Putra Wediana mengatakan, normalisasi sungai itu karena akan menguntungkan di sektor pertanian masyarakat yang sebelumnya lumpuh akibat banjir. Bahkan sejumlah tanggung penahan air jebol.
"Kami menyarankan agar dilakukan pembangunan akses jalan usaha tani, peningkatan jalan desa hingga normalisasi sungai dibeberapa desa di Kecamatan Wonosari antara lain Desa Suka Maju, Jatimulya, Bongo II, Trirukun dan Raharja," jelasnya.
Tambahnya, normalisasi sungai sangat penting dilakukan agar produksi pertanian bisa tetap maksimal, sebab kalau sungai tidak dilakukan akan berdampka pada produksi hasil pertanian. Dengan dasar itu maka pihaknya mendorong agar tahun depan dilakukan normalisasi sungai di wilayah tersebut.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2016
Menurut anggota fraksi FPDIP Boalemo Nurdin Daud, bahwa KUA-PPAS 2017 itu merupakan dokumen terakhir pada masa pemerintahan Bupati Rum Pagau dan wABUP Lahmudin Hambali. Dalam penilaian fraksi, capaian program dari visi dan misinya masih sangat rendah.
"Pembahasan KUA-PPAS harus mengakomodir apa yang menjadi kepentingan rakyat Boalemo melalui kegiatan reses yang dilakukan oleh DPRD di masing-masing daerah pemilihan. Karena aspirasi itu sangat mendesak, sehingga harus diprioritaskan," katanya belum lama ini.
Ia melanjutkan, rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) idealnya dapat memperoleh masukan dari DPRD, berupa pokok pikiran. Seperti halnya penyerapan aspirasi melalui reses dan rapat dengar pendapat dengan masyarakat dan pemerintah daerah yang disampaikan secara tertulis.
Hal itu, kata Nurdin, untuk menjamin kepastian bahwa program dan kegiatan yang disusun dalam rancangan awal RKPD sudah sesuai dengan RPJMD yang ditetapkan melalui peraturan daerah, untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah.
"Hal itu juga selaras fungsi DPRD sebagai lembaga pengawasan, legislasi dan penganggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga ke depan porsi anggaran tahun 2017, mampu diarahkan untuk kepentingan masyarakat pada pembangunan daerah," ungkapnya.
Sementara Fraksi Gerakan Indonesia Raya (F-Gerindra) pada KUA-PPAS mengusulkan agar dilakukan normalisasi sungai di wilayah Kecamatan Wonosari yang terkena dampak banir bandang pada beberapa waktu lalu.
I Dwa Gede Putra Wediana mengatakan, normalisasi sungai itu karena akan menguntungkan di sektor pertanian masyarakat yang sebelumnya lumpuh akibat banjir. Bahkan sejumlah tanggung penahan air jebol.
"Kami menyarankan agar dilakukan pembangunan akses jalan usaha tani, peningkatan jalan desa hingga normalisasi sungai dibeberapa desa di Kecamatan Wonosari antara lain Desa Suka Maju, Jatimulya, Bongo II, Trirukun dan Raharja," jelasnya.
Tambahnya, normalisasi sungai sangat penting dilakukan agar produksi pertanian bisa tetap maksimal, sebab kalau sungai tidak dilakukan akan berdampka pada produksi hasil pertanian. Dengan dasar itu maka pihaknya mendorong agar tahun depan dilakukan normalisasi sungai di wilayah tersebut.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2016