Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus mempercepat pelaksanaan program transisi energi yang prorakyat dan bersih atau ramah lingkungan.
Upaya ini merupakan tindak lanjut dari Astacita Presiden Prabowo Subianto tentang percepatan transformasi energi bersih dan berkeadilan.
Dalam keterangan Kementerian ESDM, yang dikutip di Jakarta, Sabtu, disebutkan, langkah konkret dilakukan melalui pengembangan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) atau waste to energy, teknologi refuse derived fuel (RDF), biogas, dan biomassa.
Program ini bertujuan mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil sekaligus menciptakan peluang ekonomi baru bagi masyarakat, mulai dari lapangan kerja hingga pemanfaatan limbah pertanian dan peternakan.
Pemerintah pun memastikan bahwa seluruh program energi bersih disusun agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat tanpa menambah beban biaya.
Salah satu yang menjadi fokus adalah PLTSa yang mampu mengubah sampah menjadi listrik sekaligus mengurangi tumpukan di tempat pembuangan akhir (TPA).
"Proyek ini juga memberikan nilai tambah ekonomi dan membuka lapangan kerja di bidang pengelolaan limbah dan energi," sebut rilis tersebut.
Kebijakan tersebut diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025, penyempurnaan dari Perpres Nomor 35 Tahun 2018.
Regulasi ini memastikan bahwa kenaikan harga listrik dari PLTSa akan ditopang oleh mekanisme subsidi agar daya beli masyarakat tetap terjaga.
Dua PLTSa telah beroperasi di Surabaya, Jatim, dan Solo, Jateng, dengan kapasitas terpasang sebesar 36,47 megawatt (MW).
Pemerintah berharap dengan aturan baru tersebut, pembangunan PLTSa di daerah lain dapat dipercepat untuk membantu mengatasi persoalan sampah yang mendesak.
Selain listrik dari sampah, RDF menjadi solusi bahan bakar efisien.
Teknologi ini mengubah sampah nonorganik menjadi bahan bakar pengganti batu bara bagi industri, terutama sektor semen dan pembangkit listrik.
RDF dinilai mampu memperpanjang umur TPA serta mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil apabila kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku industri, dan masyarakat berjalan baik.
Di pedesaan, biogas menjadi sumber energi bersih yang dekat dengan kehidupan masyarakat.
Limbah pertanian dan peternakan diolah menjadi bahan bakar untuk memasak dan penerangan rumah tangga.
Program ini membantu menekan biaya rumah tangga, meningkatkan sanitasi lingkungan, dan mengurangi emisi gas rumah kaca.
Kementerian ESDM terus memperluas pembangunan instalasi biogas berbasis komunitas untuk memperkuat kemandirian energi di desa.
Untuk memperkuat ekosistem bisnisnya, Kementerian ESDM pada akhir 2023 telah menerbitkan perizinan bahan bakar biogas (biometana) dengan KBLI 35203 sebagai dasar hukum dan teknis bagi pelaku usaha.
Hingga September 2025, pemanfaatan biogas langsung tercatat mencapai 71,5 juta meter kubik.
Lebih lanjut, pemanfaatan biomassa juga menjadi bagian penting dari program energi bersih.
Limbah pertanian, perkebunan, dan kehutanan dimanfaatkan menjadi bahan bakar ramah lingkungan seperti pelet kayu.
Program biomassa memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus memberikan nilai tambah ekonomi bagi petani, koperasi, dan pelaku usaha kecil.
Kementerian ESDM menjalankan seluruh program transisi energi dengan prinsip keadilan dan keberpihakan kepada rakyat.
Pemerintah memperkuat kerja sama antara pemerintah pusat, daerah, industri, dan masyarakat agar manfaatnya dirasakan secara luas.
Energi tidak hanya menjadi kebutuhan dasar, tetapi juga alat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menjaga kelestarian lingkungan.
"Pemerintah memastikan arah kebijakan transisi energi tetap prorakyat agar manfaat ekonomi dan lingkungan berjalan beriringan," sebut rilis.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kementerian ESDM percepat program transisi energi prorakyat dan bersih
Editor : Debby H. Mano
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2025