Havana (ANTARA GORONTALO) - Seorang pakar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB),
Jumat, berharap kunjungannya ke Kuba membuka pintu dialog yang lebih
erat tentang hak asasi manusia dan memuji sistem kesejahteraan sosial
negara itu dalam mengurangi kerentanan warga Kuba terhadap perdagangan
manusia.
Kuba yang diperintah komunis, jamak menjadi sasaran inspeksi oleh lembaga-lembaga internasional, dan ini adalah kunjungan pertama oleh penyidik hak asasi manusia Perserikatan Bangsa Bangsa dalam satu dekade.
"Saya berharap bahwa ini akan menjadi titik loncatan untuk dialog yang lebih intens dan membawa hasil bagi keseluruhan sistem hak asasi manusia," kata Maria Grazia Giammarinaro, pelapor khusus Perserikatan Bangsa Bangsa untuk perdagangan manusia, seperti dilaporkan Reuters.
Para pembelot Kuba, yang oleh pemerintah dianggap sebagai tentara bayaran yang didanai oleh kepentingan Amerika Serikat, mengatakan itu adalah tanda positif bahwa Giammarinaro telah diundang, tetapi hanya langkah pertama.
"Perlu dicatat bahwa mereka tidak mengundang pelapor khusus yang membidangi masalah penyiksaan, sistem penjara, kebebasan berekspresi, fungsi sistem pemilihan umum, dan lain lain," kata Elizardo Sanchez, pemimpin Komisi Hak Asasi Manusia dan Rekonsiliasi Nasional Kuba, yang memonitor penangkapan lawan pemerintah.
Sistem kesehatan gratis, pendidikan dan jaminan sosial Kuba membantu mengurangi kerentanan yang dapat menyebabkan perdagangan manusia, kata Giammarinaro pada konferensi pers.
"Faktor Kerentanan mungkin kurang signifikan dibandingkan negara lain - misalnya, kesenjangan sosial dan situasi kemiskinan yang menyeluruh," katanya.
Dia mencatat, bagaimanapun, kekhawatiran pada warga Kuba yang beremigrasi, untuk misalnya, dengan harapan mengambil keuntungan yang lebih besar dari keterampilan mereka di luar negeri dan kemudian "menemukan diri mereka dalam situasi kemiskinan."
Krisis migrasi meletus dalam beberapa tahun terakhir karena kekhawatiran bahwa Amerika Serikat akan mengakhiri kebijakan suaka lunak untuk Kuba yang dibangun dari hubungan bersejarah dengan Kuba.
Ribuan orang menjual barang-barang mereka untuk mendapatkan uang tunai guna melakukan perjalanan berbahaya dalam mengejar mereka mimpi Amerika mereka.
Kuba telah lama menilai jika kebijakan Amerika Serikat ini melestarikan perdagangan manusia, dan pemerintahan Obama mencabut kebijakan itu pada Januari. Giammarinaro mengatakan telah memperoleh informasi jika sejak saat itu telah terjadi penurunan emigrasi.
Setelah pertemuan dengan warga sipil, pemerintah dan pejabat Kuba selama sepekan, Giammarinaro mengatakan telah mengidentifikasi beberapa bidang lain yang menjadi perhatian, seperti pelecehan seksual, khususnya pada anak-anak.
Dia mengatakan kerangka hukum Kuba dapat ditingkatkan. Misalnya, anak-anak harus dilindungi oleh hukum pidana sampai usia 18 tahun, dan tidak 16 tahun seperti yang terjadi saat ini.
Giammarinaromemuji bahwa prostitusi tidak dinilai sebagai kejahatan di Kuba namun menyampaikan keprihatinannya kepada pihak berwenang bahwa para pelaku prostitusi masih memperoleh stigma sosial dan kadang-kadang dihukum dengan penahanan.
"Orang tidak seharusnya dihukum karena dibujuk, dimanipulasi atau dipaksa menjadi pelacur," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017
Kuba yang diperintah komunis, jamak menjadi sasaran inspeksi oleh lembaga-lembaga internasional, dan ini adalah kunjungan pertama oleh penyidik hak asasi manusia Perserikatan Bangsa Bangsa dalam satu dekade.
"Saya berharap bahwa ini akan menjadi titik loncatan untuk dialog yang lebih intens dan membawa hasil bagi keseluruhan sistem hak asasi manusia," kata Maria Grazia Giammarinaro, pelapor khusus Perserikatan Bangsa Bangsa untuk perdagangan manusia, seperti dilaporkan Reuters.
Para pembelot Kuba, yang oleh pemerintah dianggap sebagai tentara bayaran yang didanai oleh kepentingan Amerika Serikat, mengatakan itu adalah tanda positif bahwa Giammarinaro telah diundang, tetapi hanya langkah pertama.
"Perlu dicatat bahwa mereka tidak mengundang pelapor khusus yang membidangi masalah penyiksaan, sistem penjara, kebebasan berekspresi, fungsi sistem pemilihan umum, dan lain lain," kata Elizardo Sanchez, pemimpin Komisi Hak Asasi Manusia dan Rekonsiliasi Nasional Kuba, yang memonitor penangkapan lawan pemerintah.
Sistem kesehatan gratis, pendidikan dan jaminan sosial Kuba membantu mengurangi kerentanan yang dapat menyebabkan perdagangan manusia, kata Giammarinaro pada konferensi pers.
"Faktor Kerentanan mungkin kurang signifikan dibandingkan negara lain - misalnya, kesenjangan sosial dan situasi kemiskinan yang menyeluruh," katanya.
Dia mencatat, bagaimanapun, kekhawatiran pada warga Kuba yang beremigrasi, untuk misalnya, dengan harapan mengambil keuntungan yang lebih besar dari keterampilan mereka di luar negeri dan kemudian "menemukan diri mereka dalam situasi kemiskinan."
Krisis migrasi meletus dalam beberapa tahun terakhir karena kekhawatiran bahwa Amerika Serikat akan mengakhiri kebijakan suaka lunak untuk Kuba yang dibangun dari hubungan bersejarah dengan Kuba.
Ribuan orang menjual barang-barang mereka untuk mendapatkan uang tunai guna melakukan perjalanan berbahaya dalam mengejar mereka mimpi Amerika mereka.
Kuba telah lama menilai jika kebijakan Amerika Serikat ini melestarikan perdagangan manusia, dan pemerintahan Obama mencabut kebijakan itu pada Januari. Giammarinaro mengatakan telah memperoleh informasi jika sejak saat itu telah terjadi penurunan emigrasi.
Setelah pertemuan dengan warga sipil, pemerintah dan pejabat Kuba selama sepekan, Giammarinaro mengatakan telah mengidentifikasi beberapa bidang lain yang menjadi perhatian, seperti pelecehan seksual, khususnya pada anak-anak.
Dia mengatakan kerangka hukum Kuba dapat ditingkatkan. Misalnya, anak-anak harus dilindungi oleh hukum pidana sampai usia 18 tahun, dan tidak 16 tahun seperti yang terjadi saat ini.
Giammarinaromemuji bahwa prostitusi tidak dinilai sebagai kejahatan di Kuba namun menyampaikan keprihatinannya kepada pihak berwenang bahwa para pelaku prostitusi masih memperoleh stigma sosial dan kadang-kadang dihukum dengan penahanan.
"Orang tidak seharusnya dihukum karena dibujuk, dimanipulasi atau dipaksa menjadi pelacur," katanya.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017