Gorontalo, (ANTARAGORONTALO) - Wali Kota Gorontalo Marthen Taha menilai program pemerataan pembangunan di kota itu, harus dibangun sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat.
Ia mencontohkan program seperti kota tanpa kumuh (Kotaku) yang tahun ini pembangunannya telah berlangsung di tiga lokasi, dari total enam kawasan yang memerlukan sentuhan program tersebut.
"Pembangunan infrastruktur harus sesuai kebutuhan masyarakat. Jadi pemerataan pembangunan tidak berdasarkan keinginan dari penduduk setempat, tapi lebih pada kondisi masyarakat yang membutuhkannya," katanya, Rabu.
Ia menjelaskan, saat ini juga pemerintah telah melakukan pemerataan pembangunan pada pasar-pasar tradisional di sembilan kecamatan, sehingga suasana jual beli menjadi lebih bagus.
Pemerataan pembangunan itu, diakui Marten, tidak hanya berlaku pada infrastruktur. Ada faktor lain seperti pembangunan pendidikan yang ditopang oleh pelayanan kesehatan yang memadai, bahkan program harus gratis.
"Di sektor pendidikan menjadi salah satu unggulan pemerataan pembangunan. Karena disanalah kami telah membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat, agar tak ada lagi anak-anak yang tidak sekolah," katanya.
Akses itu dijelaskan Marten mulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Pemerintah juga telah menyiapkan bantuan studi bagi mereka yang kurang mampu dan pelajar berprestasi.
Pendidikan di sektor formal dan non formal adalah alat utama di dalam mengembangan sumber daya manusia (SDM). Pemerintahannya juga telah melakukan penataan pendidikan dan peningkatan kualitasnya.
"Untuk pembangunan di bidang kesehatan, kami memiliki kartu sejahtera yang terhubung dengan BPJS. Karena tanpa kesehatan yang memadai, pemerataan pembangunan dan SDM, tidaklah memiliki arti," tutupnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017
Ia mencontohkan program seperti kota tanpa kumuh (Kotaku) yang tahun ini pembangunannya telah berlangsung di tiga lokasi, dari total enam kawasan yang memerlukan sentuhan program tersebut.
"Pembangunan infrastruktur harus sesuai kebutuhan masyarakat. Jadi pemerataan pembangunan tidak berdasarkan keinginan dari penduduk setempat, tapi lebih pada kondisi masyarakat yang membutuhkannya," katanya, Rabu.
Ia menjelaskan, saat ini juga pemerintah telah melakukan pemerataan pembangunan pada pasar-pasar tradisional di sembilan kecamatan, sehingga suasana jual beli menjadi lebih bagus.
Pemerataan pembangunan itu, diakui Marten, tidak hanya berlaku pada infrastruktur. Ada faktor lain seperti pembangunan pendidikan yang ditopang oleh pelayanan kesehatan yang memadai, bahkan program harus gratis.
"Di sektor pendidikan menjadi salah satu unggulan pemerataan pembangunan. Karena disanalah kami telah membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat, agar tak ada lagi anak-anak yang tidak sekolah," katanya.
Akses itu dijelaskan Marten mulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Pemerintah juga telah menyiapkan bantuan studi bagi mereka yang kurang mampu dan pelajar berprestasi.
Pendidikan di sektor formal dan non formal adalah alat utama di dalam mengembangan sumber daya manusia (SDM). Pemerintahannya juga telah melakukan penataan pendidikan dan peningkatan kualitasnya.
"Untuk pembangunan di bidang kesehatan, kami memiliki kartu sejahtera yang terhubung dengan BPJS. Karena tanpa kesehatan yang memadai, pemerataan pembangunan dan SDM, tidaklah memiliki arti," tutupnya.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017