Jenewa, Swiss (ANTARA GORONTALO) - Komisaris Tinggi PBB Urusan Hak Asasi
Manusia Zeid Raad Al Hussein pada Rabu (14/6) mengatakan ia khawatir
dengan kemungkinan dampak dari kemelut Qatar.
Zeid khawatir terhadap dampak yang mungkin terjadi pada hak asasi banyak manusia setelah keputusan Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UAE) dan beberapa negara lain Teluk untuk memutuskan hubungan diplomatik dan ekonomi dengan Qatar.
Ia mengatakan dalam pernyataan tertulis bahwa makin jelas tindakan yang disahkan "sangat luas dalam lingkup dan pelaksanaan", dan memiliki potensi serius mengganggu kehidupan ribuan perempuan, anak-anak dan lelaki, semata-mata karena mereka memiliki kewarganegaraan yang terlibat dalam sengketa.
"Arab Saudi, UAE dan Bahrain telah mengeluarkan instruksi untuk menangani kebutuhan kemanusiaan banyak keluarga dengan kewarganegaraan ganda. Tapi tampaknya semua tindakan ini tidak efektif untuk menangani semua kasus," kata Zeid, sebagaimana dikutip Xinhua.
Pejabat PBB tersebut menambahkan ada laporan bahwa orang-orang tertentu sudah diberi instruksi singkat agar meninggalkan negara tempat mereka menetap, atau telah diperintahkan agar kembali ke tempat tinggal mereka oleh pemerintah mereka sendiri.
Ia mengatakan di antara mereka yang tampaknya sangat terpengaruh adalah pasangan yang melakukan pernikahan campuran, dan anak mereka; orang dengan pekerjaan atau usaha yang berpusat di negara selain di negara kewarganegaraan mereka; dan mahasiswa yang belajar di negara lain.
"Saya juga sangat terganggu saat mendengar UAE dan Bahrain mengancam akan memenjarakan dan mendenda orang yang menyampaikan simpati untuk Qatar atau bertentangan dengan tindakan pemerintah mereka sendiri, sebab itu akan tampak seperti pelanggaran nyata atas hak kebebasan berekspresi atau berpendapat," ia menegaskan.
Ketika mendesak semua negara yang terlibat agar menyelesaikan sengketa itu secepat mungkin melalui dialog, Zeid menyeru semua pihak terkait agar menahan diri dari setiap tindakan yang dapat mempengaruhi kesejahteraan, kesehatan, pekerjaan dan keutuhan warga mereka, dan menghormati kewajiban mereka berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017
Zeid khawatir terhadap dampak yang mungkin terjadi pada hak asasi banyak manusia setelah keputusan Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UAE) dan beberapa negara lain Teluk untuk memutuskan hubungan diplomatik dan ekonomi dengan Qatar.
Ia mengatakan dalam pernyataan tertulis bahwa makin jelas tindakan yang disahkan "sangat luas dalam lingkup dan pelaksanaan", dan memiliki potensi serius mengganggu kehidupan ribuan perempuan, anak-anak dan lelaki, semata-mata karena mereka memiliki kewarganegaraan yang terlibat dalam sengketa.
"Arab Saudi, UAE dan Bahrain telah mengeluarkan instruksi untuk menangani kebutuhan kemanusiaan banyak keluarga dengan kewarganegaraan ganda. Tapi tampaknya semua tindakan ini tidak efektif untuk menangani semua kasus," kata Zeid, sebagaimana dikutip Xinhua.
Pejabat PBB tersebut menambahkan ada laporan bahwa orang-orang tertentu sudah diberi instruksi singkat agar meninggalkan negara tempat mereka menetap, atau telah diperintahkan agar kembali ke tempat tinggal mereka oleh pemerintah mereka sendiri.
Ia mengatakan di antara mereka yang tampaknya sangat terpengaruh adalah pasangan yang melakukan pernikahan campuran, dan anak mereka; orang dengan pekerjaan atau usaha yang berpusat di negara selain di negara kewarganegaraan mereka; dan mahasiswa yang belajar di negara lain.
"Saya juga sangat terganggu saat mendengar UAE dan Bahrain mengancam akan memenjarakan dan mendenda orang yang menyampaikan simpati untuk Qatar atau bertentangan dengan tindakan pemerintah mereka sendiri, sebab itu akan tampak seperti pelanggaran nyata atas hak kebebasan berekspresi atau berpendapat," ia menegaskan.
Ketika mendesak semua negara yang terlibat agar menyelesaikan sengketa itu secepat mungkin melalui dialog, Zeid menyeru semua pihak terkait agar menahan diri dari setiap tindakan yang dapat mempengaruhi kesejahteraan, kesehatan, pekerjaan dan keutuhan warga mereka, dan menghormati kewajiban mereka berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017