Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, menggelar rapat koordinasi tim terpadu penanganan konflik sosial, guna antisipasi ancaman terorisme dan disintegrasi bangsa di tahun 2017, Rabu.

Bupati Gorontalo Utara Indra Yasin mengatakan, daerah ini berada di jalur perlintasan trans Sulawesi serta berbatasan langsung dengan negara-negara lainnya di bagian laut, diantaranya Filipina.

Maka antisipasi terhadap masuknya terorisme perlu dilakukan terfokus, termasuk mewaspadai gerakan radikal seperti ISIS dan pelarian konflik Marawi dari Fhilipina.

Rakor yang turut dihadiri Wabup Gorontalo Utara Roni Imrang, bupati mengharapkan kabupaten ini terus kondusif didukung peran aparat TNI dan Polri, disamping peningkatan pengamanan secara swadaya yang dibentuk pemerintah daerah di desa-desa.

"Sejauh ini, khusus jelang hari raya lebaran Idul Fitri 1438 Hijriyah/2017, daerah ini tergolong aman dan kondusif," ujar Bupati Indra.

Maka kondusifitas tersebut pun harus dijaga dengan baik, khususnya upaya menghilangkan pemicu gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat mulai dari desa hingga kabupaten.

Pemerintahan desa hingga kabupaten pun kata Bupati Indra, perlu mewaspadai para pendatang, khususnya yang datang merayakan lebaran Idul Fitri.

"Pendatang yang memilih berlebaran di daerah ini harus diketahui dengan jelas, pemeriksaan identitas penduduk perlu diperhatikan, untuk mengantisipasi masuknya gerakan radikal ataupun terorisme yang dapat mengancam keselamatan masyarakat di daerah ini serta mengancam stabilitas keamanan," ujarnya.

Pemkab pun berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan serta aparat keamanan untuk mewaspadai masuknya pelaku teror atau oknum yang bisa merusak keamanan dan keharmonisan di daerah ini di wilayah kepulauan.

Ada 52 pulau di daerah ini, dua diantaranya sudah berpenghuni yaitu pulau Dudepo dan Ponelo, serta deretan pulau lainnya yang berpotensi menjadi tempat persinggahan atau persembunyian para pelaku teror atau orang-orang yang berkedok membawa ajaran agama, untuk merusak keimanan serta mengancam disintegrasi bangsa khususnya di daerah ini.

Rakor tersebut juga dihadiri unsur Dandim 1304 Gorontalo, Polres Gorontalo Limboto, Satuan Radar 224 Kwandang, Lanal Gorontalo, serta pemerintah kecamatan dan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di daerah itu.

Pewarta: Susanti Sako

Editor : Hence Paat


COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017