Jakarta (ANTARA GORONTALO) - Menteri Kesehatan Nila Moeloek mengatakan tingkat persentase anak yang mengalami gizi buruk kronis (stunting) di Indonesia telah turun dari 37,2 persen menjadi 27,5 persen dalam kurun waktu tiga tahun atau periode 2014--2016.
"Kami melakukan pemantauan status gizi saat ini dalam kurun tiga tahun terakhir ini memang turun dari 37,2 persen, sekarang menjadi 27,5 persen, tapi dengan pemantauan status gizi. Namun, angka UNICEF juga menunjukkan angka 29,6 persen, jadi memang ada penurunan," katanya di Jakarta, Rabu.
Menkes juga telah memberikan pemaparan kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla selaku ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dalam rapat koordinasi di Kantor Wakil Presiden bahwa meskipun tingkat anak yang mengalami gizi buruk kronis (stunting) menurun, namun penyebarannya masih luas dan dialami lintas kelompok pendapatan.
"Saya kira kalau kita lihat nanti ke daerah-daerah kabupaten atau kota, memang ada daerah yang sudah cukup baik, tetapi masih ada yang disparitas ini terjadi di daerah-daerah tertentu. Nah, kalau kita kaji ini tidak hanya bisa dengan memberikan makanan," katanya.
Menkes mengatakan bahwa wilayah timur Indonesia masih menjadi tempat dengan tingkat gizi buruk kronis yang tinggi, meskipun tingkat disparitasnya juga tinggi.
Oleh karena itu, Menkes juga mengusulkan agar faktor eksternal yang mendukung perbaikan gizi melalui gaya hidup sehat juga harus didorong, terutama melalui pembangunan sanitasi dan penyediaan air bersih.
"Kami butuh sanitasi, air bersih, bahwa kalau tidak ada air bersih, dia juga tidak pernah cuci tangan, ya, cacing jadi ikut masuklah," demikian Nila Moeloek.
(Baca juga: Wapres usulkan Empat Sehat Lima Sempurna diaktifkan)
Rapat TNP2K penanganan gizi buruk kronis tersebut juga dihadiri Menteri Koordinator Bidang Maritim Luhut Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, dan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa.
Hadir pula Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, dan Menteri Percepatan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro.
Rapat juga dihadiri Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Surya Chandra Surapaty, dan Direktur Bank Dunia Indonesia Rodrigo Chaves.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017
"Kami melakukan pemantauan status gizi saat ini dalam kurun tiga tahun terakhir ini memang turun dari 37,2 persen, sekarang menjadi 27,5 persen, tapi dengan pemantauan status gizi. Namun, angka UNICEF juga menunjukkan angka 29,6 persen, jadi memang ada penurunan," katanya di Jakarta, Rabu.
Menkes juga telah memberikan pemaparan kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla selaku ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dalam rapat koordinasi di Kantor Wakil Presiden bahwa meskipun tingkat anak yang mengalami gizi buruk kronis (stunting) menurun, namun penyebarannya masih luas dan dialami lintas kelompok pendapatan.
"Saya kira kalau kita lihat nanti ke daerah-daerah kabupaten atau kota, memang ada daerah yang sudah cukup baik, tetapi masih ada yang disparitas ini terjadi di daerah-daerah tertentu. Nah, kalau kita kaji ini tidak hanya bisa dengan memberikan makanan," katanya.
Menkes mengatakan bahwa wilayah timur Indonesia masih menjadi tempat dengan tingkat gizi buruk kronis yang tinggi, meskipun tingkat disparitasnya juga tinggi.
Oleh karena itu, Menkes juga mengusulkan agar faktor eksternal yang mendukung perbaikan gizi melalui gaya hidup sehat juga harus didorong, terutama melalui pembangunan sanitasi dan penyediaan air bersih.
"Kami butuh sanitasi, air bersih, bahwa kalau tidak ada air bersih, dia juga tidak pernah cuci tangan, ya, cacing jadi ikut masuklah," demikian Nila Moeloek.
(Baca juga: Wapres usulkan Empat Sehat Lima Sempurna diaktifkan)
Rapat TNP2K penanganan gizi buruk kronis tersebut juga dihadiri Menteri Koordinator Bidang Maritim Luhut Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, dan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa.
Hadir pula Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, dan Menteri Percepatan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro.
Rapat juga dihadiri Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Surya Chandra Surapaty, dan Direktur Bank Dunia Indonesia Rodrigo Chaves.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017