Gorontalo, (Antara) - Pemerintah Kota (Pemkot) Gorontalo, Provinsi Gorontalo, menargetkan program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) bagi warga kurang mampu bisa dituntaskan pada tahun 2018.
Diakui Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukinan (Perkim) Kota Gorontalo, Meidi S Silangen, bahwa pemerintah tidak perlu menunggu tahun 2019 nanti untuk menyelesaikannya, karena saat ini mereka telah merealisasikan program tersebut di tiga kecamatan.
"Sehingga di tiga wilayah itu tak ada lagi rumah yang tak layak huni bagi masyarakat Kota Gorontalo. Tiga kecamatan itu, yakni Kecamatan Kota Timur, Kota Tengah dan Dungingi," katanya.
Program tersebut, lanjut Meidi adalah untuk memutus rantai kemiskinan masyarakat. Bahkan tahun ini lewat APBD tahap satu, sebanyak 133 unit rumah disentuh lewat peningkata kualitas (PK).
Pada tahap dua sebanyak 767 unit yang sanggup direalisasikan oleh pemerintah setempat untuk meningkatkan kualitas agar menjadi rumah layak huni bagi warga kurang mampu.
"Sedangkan lewat APBD Provinsi Gorontalo, sekitar 40 unit yang sudah selesai dikerjakan dan APBD Kota Gorontalo ditambah 30 unit, yang terdiri dari lima pembangunan baru dan 24 peningkatan kualitas," ujar Meidi.
Pada tahun 2018 mendatang, Meidi mengaku akan menambah 200 unit pembangunan baru dan 1.759 peningkatan kualitas untuk rumah tak layak huni.
Bahkan pihaknya akan mengusulkan kembali untuk menambah 342 untuk lewat dana alokasi khusus (DAK).
Sehingga total keseluruhan rumah tak layak huni yang akan disentuh oleh Pemerintah Kota Gorontalo berjumlah 3.003 unit. Hal itu terbagi 542 pembangunan baru dan 2.461 peningkatan kualitas.
"Kesuksesan program tersebut tak pernah lepas dari sinergitas semua intansi pemerintah yang terlibat di dalamnya. Bahkan hal itu menyangkut pemerintah kelurahan dan kecamatan yang terus mendukung program tersebut," tutupnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017
Diakui Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukinan (Perkim) Kota Gorontalo, Meidi S Silangen, bahwa pemerintah tidak perlu menunggu tahun 2019 nanti untuk menyelesaikannya, karena saat ini mereka telah merealisasikan program tersebut di tiga kecamatan.
"Sehingga di tiga wilayah itu tak ada lagi rumah yang tak layak huni bagi masyarakat Kota Gorontalo. Tiga kecamatan itu, yakni Kecamatan Kota Timur, Kota Tengah dan Dungingi," katanya.
Program tersebut, lanjut Meidi adalah untuk memutus rantai kemiskinan masyarakat. Bahkan tahun ini lewat APBD tahap satu, sebanyak 133 unit rumah disentuh lewat peningkata kualitas (PK).
Pada tahap dua sebanyak 767 unit yang sanggup direalisasikan oleh pemerintah setempat untuk meningkatkan kualitas agar menjadi rumah layak huni bagi warga kurang mampu.
"Sedangkan lewat APBD Provinsi Gorontalo, sekitar 40 unit yang sudah selesai dikerjakan dan APBD Kota Gorontalo ditambah 30 unit, yang terdiri dari lima pembangunan baru dan 24 peningkatan kualitas," ujar Meidi.
Pada tahun 2018 mendatang, Meidi mengaku akan menambah 200 unit pembangunan baru dan 1.759 peningkatan kualitas untuk rumah tak layak huni.
Bahkan pihaknya akan mengusulkan kembali untuk menambah 342 untuk lewat dana alokasi khusus (DAK).
Sehingga total keseluruhan rumah tak layak huni yang akan disentuh oleh Pemerintah Kota Gorontalo berjumlah 3.003 unit. Hal itu terbagi 542 pembangunan baru dan 2.461 peningkatan kualitas.
"Kesuksesan program tersebut tak pernah lepas dari sinergitas semua intansi pemerintah yang terlibat di dalamnya. Bahkan hal itu menyangkut pemerintah kelurahan dan kecamatan yang terus mendukung program tersebut," tutupnya.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017