Jakarta (ANTARA GORONTALO) - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak mendorong adanya sinergi antarlembaga untuk mencegah
kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.
"Persoalan yang dihadapi oleh perempaun dan anak tidak dapat diselesaikan sendirian oleh Kementerian PPPA. Oleh sebab itu perlu keterlibatan seluruh komponen masayrakat, termasuk profesi dan mitra usaha," kata Asisten Deputi Partisipasi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha Kementerian PPPA, Muhammad Ihsan, Jakarta, Senin.
Muhammad Ihsan mengatakan banyak profesi dan lembaga yang memiliki kepedulian terhadap persoalan anak dan perempuan.
Oleh sebab itu, dengan kerja sama yang baik maka akan memberikan kekuatan yang sangat luar biasa dalam mewujudkan perempuan dan anak yang sejahtera.
Optimalisasi perlindungan anak di Indonesia perlu ditingkatkan karena menurut dapat yang dilaporkan ke KPAI jumlah aduan mengenai permasalahan anak meningkat.
Anak berhadapan dengan hukum menduduki urutan pertama dengan jumlah 7480 kasus, keluarga dan pengasuhan sebanyak 4126 kasus, pendidikan sebanyak 2365 kasus, kesehatan dan NAPZA 1802 kasus.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017
"Persoalan yang dihadapi oleh perempaun dan anak tidak dapat diselesaikan sendirian oleh Kementerian PPPA. Oleh sebab itu perlu keterlibatan seluruh komponen masayrakat, termasuk profesi dan mitra usaha," kata Asisten Deputi Partisipasi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha Kementerian PPPA, Muhammad Ihsan, Jakarta, Senin.
Muhammad Ihsan mengatakan banyak profesi dan lembaga yang memiliki kepedulian terhadap persoalan anak dan perempuan.
Oleh sebab itu, dengan kerja sama yang baik maka akan memberikan kekuatan yang sangat luar biasa dalam mewujudkan perempuan dan anak yang sejahtera.
Optimalisasi perlindungan anak di Indonesia perlu ditingkatkan karena menurut dapat yang dilaporkan ke KPAI jumlah aduan mengenai permasalahan anak meningkat.
Anak berhadapan dengan hukum menduduki urutan pertama dengan jumlah 7480 kasus, keluarga dan pengasuhan sebanyak 4126 kasus, pendidikan sebanyak 2365 kasus, kesehatan dan NAPZA 1802 kasus.
Kemudian
pornografi dan cyber crime sebanyak 1593 kasus, perdagangan orang dan
ekspolitasi sebanyak 1254 kasus, agama dan budaya sebanyak 906 kasus,
sosial dan anak dalam situasi darurat sebanyak 879 kasus.
Ketua
LP3P3A ADI Titik Haryati mengatakan pelaksanaan pembangunan nasional
dapat dilaksanakan melalui peran penting profesi dan mitra usaha dalam
kolaborasi dan kerja sama terkait anak.
Kerja
sama tersebut antara lain melalui pencegahan, penyembuhan korban
kejahatan dan kekerasan seksual serta narkoba yang banyak melibatkan
perempuan dan anak menjadi pelaku, karena iming-iming, bujukan, bahkan
penipuan.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017