Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Partai Golkar memberi sinyal mencari calon wakil wali kota (Cawali) Gorontalo dari partai lain, guna menghadapi Pilkada 2018 dengan langkah koalisi.
Ketua DPD II Partai Golkar Kota Gorontalo Marthen Taha mengakui partai itu hanya memiliki empat kursi di DPRD dan tidak memenuhi syarat pengusungan sendiri, sehingga harus berkoalisi dengan parpol lain.
"Namun semua itu ada mekanisme dan aturan partai Golkar yang harus kita taati bersama, meskipun posisi saya sebagai ketua DPD II tetap harus tunduk dan patuh pada aturan partai," kata Marthen usai mendaftarkan diri sebagai calon wali kota Gorontalo, Jumat.
DPP Partai Golkar memberikan kewenangan untuk menentukan minimal tiga dan maksimal lima bakal calon, sebelum ditetapkan menjadi calon wakil wali kota Gorontalo. Akan tetapi kewenangan itu tetap melalui mekanismen partai.
"Ada partai yang ingin koalisi dengan Golkar, namun dengan syarat membawa nama calon wakil dari partai tersebut," ujarnya.
Akan tetapi ada juga partai yang ingin bangun koalisi dengan golkar dan tidak mengusung kadernya sebagai wakil, akan tetapi ada komitmen yang dibangung oleh koalisi itu untuk meraih kemenangan.
"Ini yang jadi pertimbangan, dan memang harus selektif mungkin untuk menentukan calon wakilnya," tegasnya.
Menurutnya, survei internal partai Golkar sendiri baru akan dilaksanakan pada bulan ini dan DPD II masih menjalankan mekanisme partai, tidak seenaknya menentukan calon wakil.
Untuk mencari pendamping, tentu akan pertimbangkan semua aspek, di antaranya dan paling penting adalah faktor keterpilihan, kemudian kemampuan dan keseimbangan antara calon wali kota dan wakil wali kota.
"Ya calon wali kota dan wakilnya harus ada kesamaan visi, kalau tidak, mungkin agak susah menjalankan pemerintahan," ungkapnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017
Ketua DPD II Partai Golkar Kota Gorontalo Marthen Taha mengakui partai itu hanya memiliki empat kursi di DPRD dan tidak memenuhi syarat pengusungan sendiri, sehingga harus berkoalisi dengan parpol lain.
"Namun semua itu ada mekanisme dan aturan partai Golkar yang harus kita taati bersama, meskipun posisi saya sebagai ketua DPD II tetap harus tunduk dan patuh pada aturan partai," kata Marthen usai mendaftarkan diri sebagai calon wali kota Gorontalo, Jumat.
DPP Partai Golkar memberikan kewenangan untuk menentukan minimal tiga dan maksimal lima bakal calon, sebelum ditetapkan menjadi calon wakil wali kota Gorontalo. Akan tetapi kewenangan itu tetap melalui mekanismen partai.
"Ada partai yang ingin koalisi dengan Golkar, namun dengan syarat membawa nama calon wakil dari partai tersebut," ujarnya.
Akan tetapi ada juga partai yang ingin bangun koalisi dengan golkar dan tidak mengusung kadernya sebagai wakil, akan tetapi ada komitmen yang dibangung oleh koalisi itu untuk meraih kemenangan.
"Ini yang jadi pertimbangan, dan memang harus selektif mungkin untuk menentukan calon wakilnya," tegasnya.
Menurutnya, survei internal partai Golkar sendiri baru akan dilaksanakan pada bulan ini dan DPD II masih menjalankan mekanisme partai, tidak seenaknya menentukan calon wakil.
Untuk mencari pendamping, tentu akan pertimbangkan semua aspek, di antaranya dan paling penting adalah faktor keterpilihan, kemudian kemampuan dan keseimbangan antara calon wali kota dan wakil wali kota.
"Ya calon wali kota dan wakilnya harus ada kesamaan visi, kalau tidak, mungkin agak susah menjalankan pemerintahan," ungkapnya.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017