Jakarta (ANTARA GORONTALO) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa
pemerintah menaruh perhatian besar terhadap program perumahan
bersubsidi. Alokasi subsidi dan belanja perumahan tahun 2015-2019 di
Kementerian PUPR mencapai Rp 74 triliun.
"Mestinya
dengan angka yang tidak kecil itu, pergerakan properti bisa melaju
kencang. Ada subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Masyarakat harus tahu ini adalah subsidi Pemerintah kepada masyarakat
yang menginginkan untuk bisa membeli rumah dengan harga yang baik dan
tidak terbebani oleh bunga. Subsidinya (FLPP) kurang lebih 7 %, juga ada
Subsidi Selisih Bunga (SSB) besarnya juga 7 %. Jadi masyarakat hanya
membayar bunga 4-5%. Saya lihat sangat membantu sekali," kata Presiden
Jokowi saat memberikan sambutan pembukaan Indonesia Property Expo (IPEX)
2017 di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, Jumat, 11 Agustus
2017.
Turut hadir mendampingi yakni Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri
BUMN Rini Soemarno, Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat dan
Direktur Utama BTN Maryono.
Presiden Jokowi
mengatakan bahwa minat masyarakat terhadap rumah bersubsidi sangat
besar. Backlog kita 11,4 juta masih besar, yang harus dikejar dengan
kecepatan pembangunan perumahan.
Masalah utama
dalam pembangunan perumahan, menurut Presiden Jokowi adalah perizinan.
Oleh karenanya Presiden Jokowi sangat mengapresiasi Pemerintah Daerah
Provinsi maupun Kabupaten dan Kota yang telah memudahkan perizinan bagi
pengembang yang ingin membangun rumah subsidi bagi masyarakat
berpenghasilan rendah (MBR).
“Izin untuk
perumahan kini hanya 6,5 jam. Ini perlu mendapatkan apresiasi. Saya kira
sudah kuno kalau ijin sampai berbulan-bulan,â€katanya.
Disampaikannya,
apresiasi yang diberikan kepada Pemerintah Daerah tidak hanya diberikan
piala saja, tetapi juga program infrastruktur yang bisa mendongkrak
perekonomian di daerah. Keterbatasan lahan juga menjadi masalah dalam
penyediaan perumahan bersubsidi. Karena itu, Jokowi akan berjanji untuk
mempercepat penyelesaian tersebut. Untuk itu Jokowi meminta daerah
menyiapkan bank tanah atau _land bank_ sehingga ketika ada pembangunan
sudah tersedia tanahnya.
Berikutnya adalah
terkait dengan perencanaan dan pengendalaan tata ruang terutama
integrasi perumahan dan fasilitas publik. "Banyak pengembang menarik
diri karena susah mendapatkan fasilitas air bersih atau tidak
terintegrasi dengan transportasi umum. Ini menjadi kewajiban pemerintah
daerah untuk melihat itu semua agar pembangunan bisa berjalan dengan
maksimal," ujarnya.
Sebelumnya Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono memberikan
penghargaan kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota yang telah
berkontribusi secara signifikan dalam kemudahan layanan perizinan dalam
pembangunan rumah untuk MBR di daerah dalam rangka Program Satu Juta
Rumah. Pemerintah dimaksud adalah Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi
Selatan dan Jawa Barat. Untuk Kabupaten yakni Pemerintah Kabupaten
Maros, Bandung, dan Kabupaten Malang serta di tingkat Pemerintah Kota
penghargaan diberikan kepada Jambi, Pontianak dan Pemerintah Kota
Manado.
"Kami memberi penghargaan pada Pemprov,
Pemkab, Pemkot yang memberi kontribusi dalam kemudahan perizinan
pembangunan rumah. Contoh di Pontianak izin sekarang dapat diperoleh
hanya dalam waktu 6,5 jam," kata Basuki dalam laporannya kepada Presiden
Jokowi.
Ditambahkannya untuk mengurangi
backlog perumahan, Pemerintah mencanangkan Program Satu Juta Rumah pada
29 April 2015. Program ini merupakan gerakan bersama antara Pemerintah
Pusat, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha (pengembang), dan masyarakat untuk
menyediakan hunian yang layak, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan
Rendah (MBR).
Dari sisi capaian, secara
kumulatif, dari 2015 hingga Agustus 2017 telah dibangun sebanyak 2 juta
unit rumah di tanah air, dengan alokasi APBN dan subsidi sebesar Rp.
37,5 Triliun.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017