Gorontalo, (Antara) - Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim mengatakan rapat koordinasi Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB) setempat bisa melahirkan rekomendasi bersama yang disinergikan dengan program pemerintah provinsi (Pemprov).
"Hal ini dimaksud untuk memperkokoh kerukunan serta persatuan dan kesatuan antar umat beragama di Provinsi Gorontalo," kata Idris saat membuka rapat FKUB.
Menurutnya, jika tidak ada kerukunan yang terbangun, maka pasti pemerintah pun akan teganggu melaksanakan berbagai program pembangunan di masyarakat. Olehnya, mulai dari pemerintah pusat hingga kabupaten/kota harus bersama dan berdampingan dengan FKUB.
Munculnya paham radikalisme diakibatkan oleh kemiskinan dan kebodohan, sehingganya pemerintah secara terus menerus berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.
"Miskin, bodoh, dan lapar, merupakan faktor utama yang memicu sikap radikalisme, karena orang akan cenderung berpikiran pendek. Inilah tugas utama pemerintah saat ini, meningkatkan kualitas hidup masyarakat," jelas Wagub.
Selain menanggulangi kemiskinan dan kebodohan, menangkal paham radikalisme juga harus dilakukan dengan senantiasa memelihara dan membina hubungan manusia dengan Sang Maha Pencipta, hubungan antara sesama manusia dan hubungan manusia dengan lingkungannya.
"Semua agama mengajarkan hal yang sama kepada umatnya, hanya ritualnya saja yang berbeda. Yang perlu kita waspadai adalah upaya memecah belah persatuan dan kesatuan dengan membawa nama agama," terangnya.
Sementara itu, kepala Badan Kesbangpol Provinsi Gorontalo Adrian Lahay menjelaskan, rakor FKUB bertujuan untuk menumbuhkan sikap toleransi antarumat beragama, agar tercipta kerukunan, kedamaian, persatuan dan kesatuan,
dalam rangka keutuhan NKRI, yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.
"Pemerintah Provinsi Gorontalo terus berupaya menciptakan kondisi daerah yang aman dan kondusif, dengan memaksimalkan peran dan fungsi FKUB dalam menangkal paham radikalisme," kata Adrian.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017
"Hal ini dimaksud untuk memperkokoh kerukunan serta persatuan dan kesatuan antar umat beragama di Provinsi Gorontalo," kata Idris saat membuka rapat FKUB.
Menurutnya, jika tidak ada kerukunan yang terbangun, maka pasti pemerintah pun akan teganggu melaksanakan berbagai program pembangunan di masyarakat. Olehnya, mulai dari pemerintah pusat hingga kabupaten/kota harus bersama dan berdampingan dengan FKUB.
Munculnya paham radikalisme diakibatkan oleh kemiskinan dan kebodohan, sehingganya pemerintah secara terus menerus berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.
"Miskin, bodoh, dan lapar, merupakan faktor utama yang memicu sikap radikalisme, karena orang akan cenderung berpikiran pendek. Inilah tugas utama pemerintah saat ini, meningkatkan kualitas hidup masyarakat," jelas Wagub.
Selain menanggulangi kemiskinan dan kebodohan, menangkal paham radikalisme juga harus dilakukan dengan senantiasa memelihara dan membina hubungan manusia dengan Sang Maha Pencipta, hubungan antara sesama manusia dan hubungan manusia dengan lingkungannya.
"Semua agama mengajarkan hal yang sama kepada umatnya, hanya ritualnya saja yang berbeda. Yang perlu kita waspadai adalah upaya memecah belah persatuan dan kesatuan dengan membawa nama agama," terangnya.
Sementara itu, kepala Badan Kesbangpol Provinsi Gorontalo Adrian Lahay menjelaskan, rakor FKUB bertujuan untuk menumbuhkan sikap toleransi antarumat beragama, agar tercipta kerukunan, kedamaian, persatuan dan kesatuan,
dalam rangka keutuhan NKRI, yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.
"Pemerintah Provinsi Gorontalo terus berupaya menciptakan kondisi daerah yang aman dan kondusif, dengan memaksimalkan peran dan fungsi FKUB dalam menangkal paham radikalisme," kata Adrian.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017