Manado, (Antara) - Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara (Suluttenggomalut) Kementerian Keuangan RI menargetkan lelang mencapai Rp181 miliar di tahun 2017 dilakukan dengan berbagai cara dan kerjasama dengan perbankan dan instansi lain.
"Target ini, optimis akan tercapai dengan berbagai upaya dan kerja sama yang dilakukan dengan perbankan dan instansi lainnya," kata Kepala Kantor Wilayah DJKN Suluttenggomalut Kementerian Keuangan RI Ferdinan Lengkong.
Ia mengatakan dari target tersebut, telah terealisasi sebesar Rp141,7 miliar.
Dengan target biaya lelang sebesar Rp5,4 miliar dan yang terealisasi sebesar Rp11,3 miliar. "DJKN, juga memberikan pemasukan pada pajak negara," jelas dia.
Sehingga, kerja sama dengan sejumlah perbankan jasa keuangan lainnya dan instansi terkait akan terus dilakukan.
Ia mengatakan DJKN adalah salah satu eselon satu di Kementerian Keuangan yang mempunyai visi menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Serta, katanya, mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017
"Target ini, optimis akan tercapai dengan berbagai upaya dan kerja sama yang dilakukan dengan perbankan dan instansi lainnya," kata Kepala Kantor Wilayah DJKN Suluttenggomalut Kementerian Keuangan RI Ferdinan Lengkong.
Ia mengatakan dari target tersebut, telah terealisasi sebesar Rp141,7 miliar.
Dengan target biaya lelang sebesar Rp5,4 miliar dan yang terealisasi sebesar Rp11,3 miliar. "DJKN, juga memberikan pemasukan pada pajak negara," jelas dia.
Sehingga, kerja sama dengan sejumlah perbankan jasa keuangan lainnya dan instansi terkait akan terus dilakukan.
Ia mengatakan DJKN adalah salah satu eselon satu di Kementerian Keuangan yang mempunyai visi menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Serta, katanya, mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017