Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Perekaman data kartu tanda penduduk elekronik (E-KTP) di kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo hingga September 2017 sudah mencapai 90 persen, dan terus melakukan perekaman hingga saat ini.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kependudukan dan Catatan Sipil (PMD-Dukcapil) Provinsi Gorontalo Asri Banteng, Selasa, mengatakan saat ini data wajib KTP di Provinsi Gorontalo sampai dengan awal September 2017 berjumlah 833.653 Jiwa.
Sedangkan yang sudah melakukan perekaman berjumlah 753.028 Jiwa, sehingga masih ada 80.625 Jiwa yang belum melakukan perekaman.
"Jumlah ini tersebar di seluruh kabupaten/kota di provinsi Gorontalo, dan jumlahnya setiap bulan bertambah apabila ada penduduk yang sudah masuk kategori wajib KTP," Kata Asri.
Dijelaskannya, Kementerian Dalam Negeri menargetkan untuk provinsi Gorontalo, prosedur wajib rekam harus mencapai angka 90 persen hingga akhir 2017.
Sementara untuk kesediaan blanko KTP, menurut Asri ada beberapa daerah yang masih kosong dikarenakan banyaknya penduduk yang melakukan perekaman, di antaranya kota Gorontalo dan kabupaten Gorontalo.
"Bagi daerah yang kehabisan blanko, kami menyiasatinya dengan memberikan surat keterangan yang fungsinya sama dengan E-KTP. Surat ini bisa digunakan sebagai pengganti sementara sampai E-KTP terbit," jelasnya.
Dia menambahkan, saat ini Disdukcapil Provinsi Gorontalo mengimbau kabupaten/kota untuk terus melakukan perekaman dan pencetakan.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kependudukan dan Catatan Sipil (PMD-Dukcapil) Provinsi Gorontalo Asri Banteng, Selasa, mengatakan saat ini data wajib KTP di Provinsi Gorontalo sampai dengan awal September 2017 berjumlah 833.653 Jiwa.
Sedangkan yang sudah melakukan perekaman berjumlah 753.028 Jiwa, sehingga masih ada 80.625 Jiwa yang belum melakukan perekaman.
"Jumlah ini tersebar di seluruh kabupaten/kota di provinsi Gorontalo, dan jumlahnya setiap bulan bertambah apabila ada penduduk yang sudah masuk kategori wajib KTP," Kata Asri.
Dijelaskannya, Kementerian Dalam Negeri menargetkan untuk provinsi Gorontalo, prosedur wajib rekam harus mencapai angka 90 persen hingga akhir 2017.
Sementara untuk kesediaan blanko KTP, menurut Asri ada beberapa daerah yang masih kosong dikarenakan banyaknya penduduk yang melakukan perekaman, di antaranya kota Gorontalo dan kabupaten Gorontalo.
"Bagi daerah yang kehabisan blanko, kami menyiasatinya dengan memberikan surat keterangan yang fungsinya sama dengan E-KTP. Surat ini bisa digunakan sebagai pengganti sementara sampai E-KTP terbit," jelasnya.
Dia menambahkan, saat ini Disdukcapil Provinsi Gorontalo mengimbau kabupaten/kota untuk terus melakukan perekaman dan pencetakan.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017