Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Gorontalo menyatakan kesiapannya untuk menghadapi verifikasi partai politik (Parpol) oleh KPU dalam menghadapi Pemilu serentak 2019.
Sekretaris DPW PPP Ichsan A Male menjelaskan hari ini ketua DPW PPP Nelson Pomalingo telah menyerahkan SK kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo.
"Penyerahan SK ini sebagai legalitas kepengurusan mereka, dalam membentuk kepengurusan di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan, dalam menghadapi verifikasi parpol," kata Ichsan A Male, Minggu.
Ia menambahkan, selain verifikasi parpol, juga menghadapi Pilkada serentak 2018, khususnya untuk Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara, sehingga legalitas kepengurusan mereka harus ada.
Menurutnya, struktur kepengurusan partai di tingkatan kecamatan se-Provinsi Gorontalo sudah ada, hanya saja tinggal menerbitkan SK kepengurusan mereka.
"Jauh sebelum ini internal partai sudah melakukan konsolidasi dengan pengurus di tingkat kabupaten/kota terkait dengan persyaratan, dalam menghadapi verifikasi," tegasnya.
Dalam waktu dekat setelah SK pengurus DPC PPP diserahkan, mereka akan segera melakukan pendataan lagi kepengurusan untuk penerbitan Kartu Tanda Anggota (KTA) kader partai.
"Persyaratanya 1/1.000 KTA setiap kabupaten/kota, tapi di internal sendiri jumlah anggota melebihi ketentutan undang-undang," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017
Sekretaris DPW PPP Ichsan A Male menjelaskan hari ini ketua DPW PPP Nelson Pomalingo telah menyerahkan SK kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo.
"Penyerahan SK ini sebagai legalitas kepengurusan mereka, dalam membentuk kepengurusan di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan, dalam menghadapi verifikasi parpol," kata Ichsan A Male, Minggu.
Ia menambahkan, selain verifikasi parpol, juga menghadapi Pilkada serentak 2018, khususnya untuk Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara, sehingga legalitas kepengurusan mereka harus ada.
Menurutnya, struktur kepengurusan partai di tingkatan kecamatan se-Provinsi Gorontalo sudah ada, hanya saja tinggal menerbitkan SK kepengurusan mereka.
"Jauh sebelum ini internal partai sudah melakukan konsolidasi dengan pengurus di tingkat kabupaten/kota terkait dengan persyaratan, dalam menghadapi verifikasi," tegasnya.
Dalam waktu dekat setelah SK pengurus DPC PPP diserahkan, mereka akan segera melakukan pendataan lagi kepengurusan untuk penerbitan Kartu Tanda Anggota (KTA) kader partai.
"Persyaratanya 1/1.000 KTA setiap kabupaten/kota, tapi di internal sendiri jumlah anggota melebihi ketentutan undang-undang," ujarnya.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017