Gorontalo, (Antara) - Pemerintah Kota (Pemkot) Gorontalo, Provinsi Gorontalo, akan memanfaatkan aplikasi e-Planning untuk memudahkan menyusun anggaran hingga perencanaan APBD.
Sekretasi Daerah (Sekda) Kota Gorontalo, Ismail Madjid mengatakan aplikasi itu juga bisa memudahkan SKPD menyusun program yang lebih rinci.
"Bahkan lewat aplikasi tersebut, pemerintah lebih mudah mengontrol program di setiap SKPD. Jika terjadi pergantian program dan kegiatan, maka bisa diseuaikan dengan mekanisme yang ada pada sistem e-Planning," katanya.
Untuk itu, Sekda Ismail mengharapkan perencanaan bisa lebih efektif dan efisien yang tentunya akan berimplikasi pada penyelenggaraan pemerintah yang lebih baik lagi.
Pada proses perencanaan tersebut, Ismail menjelaskan, sejak beberapa tahun lalu, pemerintah sudah melakukan tahapan yang sesuai dengan regulasi Permendagari nomor 5 tahun 2010, yang merupakan penjabaran peraturan pemerintah dan undang-undang nomor 23.
"Dengan demikian, SKPD diharapkan tidak akan mengalami kesulitan untuk menyelesaikan dengan sistem aplikasi e-Planning," katanya lagi.
Tambahnya, sistem itu juga bagian dari pencegahan agar tindak pidana korupsi bisa dihindari karena bisa dipantau dan sangat mudah diterapkan.
Pada tahun 2018 nanti, direncanakan seluruh SKPD sudah menggunakan e-Planning untuk merencanaan penggunaan anggaran dan program yang bermanfaat bagi masyarakat Kota Gorontalo.
"Kami difasilitasi oleh KPK RI untuk bekerjasama dengan Pemerintah Kota Medan dalan penerapan aplikasi e-Planning," tutupnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017
Sekretasi Daerah (Sekda) Kota Gorontalo, Ismail Madjid mengatakan aplikasi itu juga bisa memudahkan SKPD menyusun program yang lebih rinci.
"Bahkan lewat aplikasi tersebut, pemerintah lebih mudah mengontrol program di setiap SKPD. Jika terjadi pergantian program dan kegiatan, maka bisa diseuaikan dengan mekanisme yang ada pada sistem e-Planning," katanya.
Untuk itu, Sekda Ismail mengharapkan perencanaan bisa lebih efektif dan efisien yang tentunya akan berimplikasi pada penyelenggaraan pemerintah yang lebih baik lagi.
Pada proses perencanaan tersebut, Ismail menjelaskan, sejak beberapa tahun lalu, pemerintah sudah melakukan tahapan yang sesuai dengan regulasi Permendagari nomor 5 tahun 2010, yang merupakan penjabaran peraturan pemerintah dan undang-undang nomor 23.
"Dengan demikian, SKPD diharapkan tidak akan mengalami kesulitan untuk menyelesaikan dengan sistem aplikasi e-Planning," katanya lagi.
Tambahnya, sistem itu juga bagian dari pencegahan agar tindak pidana korupsi bisa dihindari karena bisa dipantau dan sangat mudah diterapkan.
Pada tahun 2018 nanti, direncanakan seluruh SKPD sudah menggunakan e-Planning untuk merencanaan penggunaan anggaran dan program yang bermanfaat bagi masyarakat Kota Gorontalo.
"Kami difasilitasi oleh KPK RI untuk bekerjasama dengan Pemerintah Kota Medan dalan penerapan aplikasi e-Planning," tutupnya.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017