Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Pengamat hukum dari Universitas Negeri Gorontalo (UNG) Rahmad Gobel mengatakan sudah saatnya pemerintah Indoesia membentuk lembaga peradilan khusus untuk menangani sengketa pemilu.
"Dengan adanya masalah sengketa Pilkada yang terjadi di Indonesia, harusnya pemerintah segera membentuk lembaga peradilan khusus pemilu, agar pilkada di tahun 2018 nanti dapat berjalan dengan aman," jelasnya, Kamis.
Ia menambahkan, permasalahan sengketa pasti berbicara mengenai peradilannya, jadi sangat penting bagi pemerintah untuk memastikan peradilan yang betul-betul bisa memberikan kepastian hukum terhadap peserta pilkada.
"Dengan adanya percepatan pembentukan lembaga peradilan khusus pemilu, tentunya bisa segera menyelesaikan sengketa pilkada yang tidak hanya berdasarkan selisih tetapi mengakomodir seluruh kepentingan para peserta pilkada, untuk bisa mendapatkan keadilan pada peradilan politik," ungkapnya.
Sebagai seorang dosen yang bergelut di bidang Hukum Ketatanegaraan ini, Rahmat juga mengatakan bahwa jika nantinya pemerintah dapat segera membentuk lembaga peradilan khusus pemilu, tentunya dapat membantu mempercepat penyelesaian sengkeda pilkada.
"Jika lembaga sudah terbentuk, maka kita tidak perlu lagi menunggu adanya selisih 2 persen seperti putusan MK di tahun-tahun sebelumnya untuk mengajukan tuntutan," tambahnya.
oleh karena itu, apabila terjadi perselisihan yang memang betul-betul merupakan pelanggaran politik, ini bisa menjadi pertimbangan lembaga dalam masalah pemilu, terlebih menangani masalah sengketa yang ada di pilkada.
Ia juga menegaskan bahwa permasalahan tersebut menjadi tugas besar bagi pemerintah untuk bisa melakukan penanaman pendidikan politik kepada masyarakat, terlebih dalam mengahdapi pilkada serentak di tahun 2018, khususnya di Gorontalo.
"Terjadinya banyak permasalahan di dalam dunia politik disebabkan oleh kurangnya pendidikan politik pada masyarakat. Oleh sebab itu dengan adanya pendidikan politik pada masyarakat, sebenarnya dapat membantu pemerintah untuk mecapai tujuan pilkada yang benar-benar aman, dan tertib," tutupnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017
"Dengan adanya masalah sengketa Pilkada yang terjadi di Indonesia, harusnya pemerintah segera membentuk lembaga peradilan khusus pemilu, agar pilkada di tahun 2018 nanti dapat berjalan dengan aman," jelasnya, Kamis.
Ia menambahkan, permasalahan sengketa pasti berbicara mengenai peradilannya, jadi sangat penting bagi pemerintah untuk memastikan peradilan yang betul-betul bisa memberikan kepastian hukum terhadap peserta pilkada.
"Dengan adanya percepatan pembentukan lembaga peradilan khusus pemilu, tentunya bisa segera menyelesaikan sengketa pilkada yang tidak hanya berdasarkan selisih tetapi mengakomodir seluruh kepentingan para peserta pilkada, untuk bisa mendapatkan keadilan pada peradilan politik," ungkapnya.
Sebagai seorang dosen yang bergelut di bidang Hukum Ketatanegaraan ini, Rahmat juga mengatakan bahwa jika nantinya pemerintah dapat segera membentuk lembaga peradilan khusus pemilu, tentunya dapat membantu mempercepat penyelesaian sengkeda pilkada.
"Jika lembaga sudah terbentuk, maka kita tidak perlu lagi menunggu adanya selisih 2 persen seperti putusan MK di tahun-tahun sebelumnya untuk mengajukan tuntutan," tambahnya.
oleh karena itu, apabila terjadi perselisihan yang memang betul-betul merupakan pelanggaran politik, ini bisa menjadi pertimbangan lembaga dalam masalah pemilu, terlebih menangani masalah sengketa yang ada di pilkada.
Ia juga menegaskan bahwa permasalahan tersebut menjadi tugas besar bagi pemerintah untuk bisa melakukan penanaman pendidikan politik kepada masyarakat, terlebih dalam mengahdapi pilkada serentak di tahun 2018, khususnya di Gorontalo.
"Terjadinya banyak permasalahan di dalam dunia politik disebabkan oleh kurangnya pendidikan politik pada masyarakat. Oleh sebab itu dengan adanya pendidikan politik pada masyarakat, sebenarnya dapat membantu pemerintah untuk mecapai tujuan pilkada yang benar-benar aman, dan tertib," tutupnya.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017