Islamabad, Pakistan (ANTARA GORONTALO) - Menteri Hukum Pakistan Zahid Hamid
memutuskan untuk mundur setelah bentrokan antara polisi dan demonstran
yang dipicu oleh operasi pembersihan menurut laporan beberapa media
lokal pada Minggu (26/11).
Hamid mengambil keputusan tersebut selama pertemuannya dengan Kepala Menteri Punjab Shehbaz Sharif menurut siaran Express Tribune, menambahkan bahwa menteri itu berencana mengajukan surat pengunduran diri kepada perdana menteri pada Senin.
Banyak saluran berita lain juga mengutip beberapa sumber yang mengatakan menteri tersebut diperkirakan mundur dalam waktu dekat.
Pemerintah Pakistan pada Oktober mensahkan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan agama dan memicu penentangan kuat dari masyarakat agama.
Pemerintah belakangan mencabut rancangan undang-undang itu, tapi sebagian kelompok agama menuntut pengunduran diri Menteri Hukum dan melancarkan protes duduk selama hampir tiga pekan.
Pemrotes menghalangi jalan utama yang menghubungkan Islamabad dan Rawalpindi. Pemerintah melakukan operasi pembersihan pada Sabtu, setelah beberapa babak perundingan dengan pemrotes. Namun, operasi tersebut menyulut protes lain di berbagai kota besar di seluruh negeri itu menurut siaran kantor berita Xinhua.
Para aktivis keagamaan, yang menuduh seorang menteri pemerintah melakukan penghujatan karena mengubah kata dalam sumpah pemilihan, membakar beberapa kendaraan di luar ibu kota sebelum menarik diri dalam aksi di kamp protes yang sudah mereka duduki selama dua pekan menurut polisi.
Meski ada perintah dari pemerintah sipil kepada angkatan darat pada Sabtu malam untuk membantu memulihkan keamanan, tidak ada pasukan militer di lokasi kejadian dekat kamp protes di Faizabad, di pinggiran Ibu Kota, menurut para saksi mata yang dikutip Reuters.
Departemen pers militer juga tidak merespons permintaan keterangan mengenai perintah pemerintah itu.
Pada Minggu petang, Menteri Dalam Negeri Ahsan Iqabal mengatakan pasukan paramiliter Rangers akan diberi wewenang untuk menangani demonstrasi.
Sedikitnya tujuh orang, termasuk satu polisi, tewas ketika beberapa ribu pasukan keamanan berusaha membubarkan para pengunjuk rasa menurut laporan media massa setempat dan pemerintah provinsi.
Setidaknya 187 orang terluka dalam bentrok Sabtu menurut pejabat provinsi yang namanya tak mau disebut. Inspekstu polisi Amir Niazi mengatakan sedikitnya 80 orang anggota pasukan keamanan ada di antara korban luka.
Sepanjang Minggu para pendukung partai Tehreek-e-Labaik memblokade beberapa jalan raya utama, jalanan dan jalan arteri di kota-kota besar Pakistan, melumpuhkan lalu lintas dan kehidupan sehari-hari.
Di kota Lahore ribuan demonstran berkemah di luar parlemen tingkat provinsi dan menyerang rumah seorang menteri, memicu polisi menembakkan gas air mata menurut reporter Reuters yang menyaksikan kejadian itu.
Di kota Faisalabad, para pendukung mereka menyerang dan berusaha membakar rumah menteri yang lain, kata Niaz Mirza.
Pada Sabtu, para pengunjuk rasa juga membakar tujuh truk penjara, tiga mobil polisi, satu mobil stasiun televisi dan satu tempat pengisian gas, yang semuanya masih membara hingga hari berikutnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017
Hamid mengambil keputusan tersebut selama pertemuannya dengan Kepala Menteri Punjab Shehbaz Sharif menurut siaran Express Tribune, menambahkan bahwa menteri itu berencana mengajukan surat pengunduran diri kepada perdana menteri pada Senin.
Banyak saluran berita lain juga mengutip beberapa sumber yang mengatakan menteri tersebut diperkirakan mundur dalam waktu dekat.
Pemerintah Pakistan pada Oktober mensahkan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan agama dan memicu penentangan kuat dari masyarakat agama.
Pemerintah belakangan mencabut rancangan undang-undang itu, tapi sebagian kelompok agama menuntut pengunduran diri Menteri Hukum dan melancarkan protes duduk selama hampir tiga pekan.
Pemrotes menghalangi jalan utama yang menghubungkan Islamabad dan Rawalpindi. Pemerintah melakukan operasi pembersihan pada Sabtu, setelah beberapa babak perundingan dengan pemrotes. Namun, operasi tersebut menyulut protes lain di berbagai kota besar di seluruh negeri itu menurut siaran kantor berita Xinhua.
Para aktivis keagamaan, yang menuduh seorang menteri pemerintah melakukan penghujatan karena mengubah kata dalam sumpah pemilihan, membakar beberapa kendaraan di luar ibu kota sebelum menarik diri dalam aksi di kamp protes yang sudah mereka duduki selama dua pekan menurut polisi.
Meski ada perintah dari pemerintah sipil kepada angkatan darat pada Sabtu malam untuk membantu memulihkan keamanan, tidak ada pasukan militer di lokasi kejadian dekat kamp protes di Faizabad, di pinggiran Ibu Kota, menurut para saksi mata yang dikutip Reuters.
Departemen pers militer juga tidak merespons permintaan keterangan mengenai perintah pemerintah itu.
Pada Minggu petang, Menteri Dalam Negeri Ahsan Iqabal mengatakan pasukan paramiliter Rangers akan diberi wewenang untuk menangani demonstrasi.
Sedikitnya tujuh orang, termasuk satu polisi, tewas ketika beberapa ribu pasukan keamanan berusaha membubarkan para pengunjuk rasa menurut laporan media massa setempat dan pemerintah provinsi.
Setidaknya 187 orang terluka dalam bentrok Sabtu menurut pejabat provinsi yang namanya tak mau disebut. Inspekstu polisi Amir Niazi mengatakan sedikitnya 80 orang anggota pasukan keamanan ada di antara korban luka.
Sepanjang Minggu para pendukung partai Tehreek-e-Labaik memblokade beberapa jalan raya utama, jalanan dan jalan arteri di kota-kota besar Pakistan, melumpuhkan lalu lintas dan kehidupan sehari-hari.
Di kota Lahore ribuan demonstran berkemah di luar parlemen tingkat provinsi dan menyerang rumah seorang menteri, memicu polisi menembakkan gas air mata menurut reporter Reuters yang menyaksikan kejadian itu.
Di kota Faisalabad, para pendukung mereka menyerang dan berusaha membakar rumah menteri yang lain, kata Niaz Mirza.
Pada Sabtu, para pengunjuk rasa juga membakar tujuh truk penjara, tiga mobil polisi, satu mobil stasiun televisi dan satu tempat pengisian gas, yang semuanya masih membara hingga hari berikutnya.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017