New Delhi (Antaranews Gorontalo) - Pemerintah nasionalis Hindu India menyatakan mengakhiri kebijakan puluhan tahun untuk memberikan subsidi biaya penerbangan kepada umat Islam yang akan menunaikan ibadah haji dalam pengumuman yang disampaikan Selasa (16/01).
Partai sayap kanan Bharatiya Janata telah menuduh oposisi mereka di partai Kongres -- yang memperkenalkan skema bantuan haji pada 1950an -- mencoba merayu pemilih muslim dengan subsidi itu.
Menteri Minoritas Mukhtar Abbas Naqvi mengatakan bahwa pemerintah ingin membantu sekitar 175 juta muslim di India tanpa menggunakan "pemenuhan tuntutan" politis melalui jalur agama.
"Pembangunan dengan bermartabat adalah apa yang kita yakini," katanya saat mengumumkan keputusan untuk mencabut subsidi haji itu.
Dia mengatakan uang yang dihemat dari skema tersebut akan disalurkan ke peluang-peluang ekonomi dan pendidikan bagi umat Islam, yang mencakup 14 persen dari 1,25 miliar populasi di India.
Setiap tahun lebih dari 100.000 orang berangkat haji dari India ke Makkah di Arab Saudi.
Pengadilan tertinggi India pada 2012 menyatakan bahwa skema tersebut harus dihapuskan, dan itu bertentangan dengan prinsip fundamental Islam bahwa hanya mereka yang mampu yang diwajibkan menunaikan ibadah haji.
Namun demikian pemerintahan sayap kanan Perdana Menteri Narendra Modi menghabiskan jutaan bagi umat Hindu untuk Kailash Mansarovar dan Kumbh Mela, ritual suci permandian yang menarik jutaan jemaah selama empat pekan lebih.
Naqvi mengatakan 175.000 muslim India akan menunaikan ibadah haji tahun ini menurut data pemerintah, menunjukkan bahwa antusiasme untuk pergi haji tidak menyusut tanpa dukungan finansial pemerintah.
Para pemimpin muslim INdia juga mendorong pemerintah menghapuskan subsidi perjalanan, menyatakan bahwa dalam hal ini maskapai penerbangan pemerintah Air India lah penerima manfaat terbesarnya, demikian menurut siaran kantor berita AFP.(hs)
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2018