Semarang, (Antaranews Gorontalo) - Mantan narapidana yang akan mendaftarkan sebagai calon legislator wajib mengumumkan diri melalui media cetak, kata Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah M. Fajar Saka.
"Ketentuan selama ini jika pernah menjadi terpidana wajib umumkan diri di media cetak bahwa dirinya pernah dipidana dengan ancaman lebih dari lima tahun. Hanya sekali sebagai syarat pencalonan," kata Fajar Saka, Selasa pagi.
Menjawab pertanyaan Antara terkait dengan narapidana yang divonis di bawah lima tahun apakah perlu melakukan hal itu, Fajar menjelaskan tentang ancaman pidana dari tindak yang didakwakan.
"Yang menjadi ukuran adalah ancaman pidana dari tindak pidana yang didakwakan. Artinya, berapa pun vonis hakim tetap berlaku keharusan mengumumkan diri," katanya.
Fajar yang juga Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Provinsi Jateng itu menekankan bahwa hak dan kewajiban mereka sama dengan calon yang lain jika sudah menjadi calon anggota badan legislatif.
Ia menjelaskan bahwa persyaratan itu tidak hanya berlaku bagi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, tetapi juga anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI atau perseorangan.
Ditegaskan pula bahwa persyaratan tersebut ada di dalam Pasal 182 dan Pasal 240 Huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Intinya, bakal caleg tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.
Namun, kata Fajar, dalam dua pasal tersebut ada perkecualian bagi mantan narapinda yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik melalui media cetak bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.
"Dia buat sendiri keterangan status dirinya sebagai mantan terpidana dalam bentuk pengumuman yang dimuat di media cetak. Jadi, bukan dalam bentuk berita," katanya.
Ketika ditanya tentang pengumuman mereka di media cetak dalam bentuk advertorial, Fajar Saka mengatakan secara teknis seperti itu. "Seperti itu teknis pelaksanaannya," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2018
"Ketentuan selama ini jika pernah menjadi terpidana wajib umumkan diri di media cetak bahwa dirinya pernah dipidana dengan ancaman lebih dari lima tahun. Hanya sekali sebagai syarat pencalonan," kata Fajar Saka, Selasa pagi.
Menjawab pertanyaan Antara terkait dengan narapidana yang divonis di bawah lima tahun apakah perlu melakukan hal itu, Fajar menjelaskan tentang ancaman pidana dari tindak yang didakwakan.
"Yang menjadi ukuran adalah ancaman pidana dari tindak pidana yang didakwakan. Artinya, berapa pun vonis hakim tetap berlaku keharusan mengumumkan diri," katanya.
Fajar yang juga Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Provinsi Jateng itu menekankan bahwa hak dan kewajiban mereka sama dengan calon yang lain jika sudah menjadi calon anggota badan legislatif.
Ia menjelaskan bahwa persyaratan itu tidak hanya berlaku bagi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, tetapi juga anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI atau perseorangan.
Ditegaskan pula bahwa persyaratan tersebut ada di dalam Pasal 182 dan Pasal 240 Huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Intinya, bakal caleg tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.
Namun, kata Fajar, dalam dua pasal tersebut ada perkecualian bagi mantan narapinda yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik melalui media cetak bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.
"Dia buat sendiri keterangan status dirinya sebagai mantan terpidana dalam bentuk pengumuman yang dimuat di media cetak. Jadi, bukan dalam bentuk berita," katanya.
Ketika ditanya tentang pengumuman mereka di media cetak dalam bentuk advertorial, Fajar Saka mengatakan secara teknis seperti itu. "Seperti itu teknis pelaksanaannya," katanya.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2018