Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Gorontalo Alim Niode mengatakan, pihaknya akan menemui Kementerian Kesehatan, terkait krisis obat di Rumah Sakit Aloei Saboe (RSAS).
Alim Niode di Gorontalo, Kamis mengatakan, pihaknya menerima aduan masyarakat terkait pelayanan kesehatan di RSAS tersebut.
Ia menjelaskan, pihak RSAS beralasan bahwa masalah dan kesulitan pelayanan kesehatan, khususnya obat-obatan karena kekurangan anggaran.
"Cash flow" RS tidak bisa sepenuhnya menyediakan obat-obatan secara lengkap. Akibatnya, hingga April 2014 defisit anggaran rumah sakit itu mencapai Rp12 miliar.
"Setelah kami koordinasikan, ternyata selama ini kekurangan dana RS terjadi karena piutang pihak RSAS yang belum dibayar oleh Kementerian Kesehatan RI. Besarannya mencapai Rp 6 miliiar," ujar Alim.
Upaya RSAS untuk menuntut haknya dalam pembayaran obat-obatan belum mendapat respon dari pihak Kemenkes.
"Bahkan sejak tahun 2013, Wali Kota Gorontalo telah berusaha mendesak Kemenkes untuk segera memenuhi kewajibannya," tambah Alim.
Menindaklanjut hal tersebut, Sesuai kewenangan Ombudsman akan menemui Menteri Kesehatan RI untuk mendesak Kemenkes memenuhi kewajibannya bagi masyarakat Gorontalo.
"Pihak RSAS telah menyerahkan dokumen-dokumen terkait hal tersebut hari ini dan insyaAllah minggu depan Tim Ombudsman akan segera menindaklajuti dengan meminta klarfisikasi dari Kemenkes," tutur Alim.
Sebelumnya, Ombudsman telah melakukan supervisi secara tertutup ke beberapa instansi terkait pelayanan. Dalam supervise ke RSUD Aloei Saboe, Ombudsman menemukan banyak keluhan masyarakat terkait ketersedian obat dan penerapan JKN khususnya terkait formularium nasional (fornas).
Sesuai Pasal 8 UU no. 37 tahun 2008 tentang Ombudsman, Ombudsman berwenang untuk meminta keterangan secara lisan dan atau tulis dari semua pihak untuk menindaklanjuti setiap aduan yang masuk ke Ombudsman.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2014
Alim Niode di Gorontalo, Kamis mengatakan, pihaknya menerima aduan masyarakat terkait pelayanan kesehatan di RSAS tersebut.
Ia menjelaskan, pihak RSAS beralasan bahwa masalah dan kesulitan pelayanan kesehatan, khususnya obat-obatan karena kekurangan anggaran.
"Cash flow" RS tidak bisa sepenuhnya menyediakan obat-obatan secara lengkap. Akibatnya, hingga April 2014 defisit anggaran rumah sakit itu mencapai Rp12 miliar.
"Setelah kami koordinasikan, ternyata selama ini kekurangan dana RS terjadi karena piutang pihak RSAS yang belum dibayar oleh Kementerian Kesehatan RI. Besarannya mencapai Rp 6 miliiar," ujar Alim.
Upaya RSAS untuk menuntut haknya dalam pembayaran obat-obatan belum mendapat respon dari pihak Kemenkes.
"Bahkan sejak tahun 2013, Wali Kota Gorontalo telah berusaha mendesak Kemenkes untuk segera memenuhi kewajibannya," tambah Alim.
Menindaklanjut hal tersebut, Sesuai kewenangan Ombudsman akan menemui Menteri Kesehatan RI untuk mendesak Kemenkes memenuhi kewajibannya bagi masyarakat Gorontalo.
"Pihak RSAS telah menyerahkan dokumen-dokumen terkait hal tersebut hari ini dan insyaAllah minggu depan Tim Ombudsman akan segera menindaklajuti dengan meminta klarfisikasi dari Kemenkes," tutur Alim.
Sebelumnya, Ombudsman telah melakukan supervisi secara tertutup ke beberapa instansi terkait pelayanan. Dalam supervise ke RSUD Aloei Saboe, Ombudsman menemukan banyak keluhan masyarakat terkait ketersedian obat dan penerapan JKN khususnya terkait formularium nasional (fornas).
Sesuai Pasal 8 UU no. 37 tahun 2008 tentang Ombudsman, Ombudsman berwenang untuk meminta keterangan secara lisan dan atau tulis dari semua pihak untuk menindaklanjuti setiap aduan yang masuk ke Ombudsman.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2014