Gorontalo, (Antara News) - Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie, mengatakan Rumah Sakit (RS) Ainun Habibie ditargetkan standar tipe B dengan memiliki 400 kamar.
"RS Ainun Habibie saat ini masih kategori tipe D dengan kapasitas 50 kamar rawat nginap, sehingga masih jauh dari target yang telah ditentukan," katanya.
Pemprov Gorontalo sedang berusaha untuk membangun RS Ainun menjadi rumah sakit rujukan beriype B. Sekarang sementara berproses termasuk dalam hal pendanaan pembangunan.
Menurutnya, banyak masyarakat yang mempertanyakan tentang RS Ainun yang dibangun dengan Kerja sama pemerintah dan Badan Usaha.
"Sekarang ini semua masyarakat Gorontalo yang ingin berobat dan jika tak mempunyai biaya, gunakanlah BPJS atau Jamkesmas. Nah jika tidak mempunyai kartu, maka datang dulu ke rumah sakit. Mereka harus dilayani, karena pemerintah daerah menyediakan dana talangan untuk hal-hal mendesak seperti ini," katanya.
Dana talangan dari pemerintah harus ada, lanjutnya, untuk membantu masyarakat yang sakit dan belum bisa mengurus kartu BPJS maupun Jamkesmas pada saat yang sama.
"Meski pun ada dana talangan ini, masyarakat atau pasien tersebut tetap harus mendaftarkan diri ke BPJS setelah sembuh," ujar Gubernur.
Ia mengakui, pengembangan RS Ainun mendesak untuk dilakukan, karena Gorontalo belum memiliki RS rujukan yang memadai.
RS Ainun juga ditargetkan menjadi cikal bakal RS pendidikan untuk Fakultas Kedokteran di Gorontalo nantinya.
"Masyarakat kita kalau ingin mendapatkan rujukan harus ke Manado, Makassar atau Jakarta. Itu bagi yang mempunyai uang, kalau nggak sanggup akhirnya kematian itu ditunggu di rumah. Itu yang memotivasi kami mendirikan rumah sakit Ainun ," tandasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2018
"RS Ainun Habibie saat ini masih kategori tipe D dengan kapasitas 50 kamar rawat nginap, sehingga masih jauh dari target yang telah ditentukan," katanya.
Pemprov Gorontalo sedang berusaha untuk membangun RS Ainun menjadi rumah sakit rujukan beriype B. Sekarang sementara berproses termasuk dalam hal pendanaan pembangunan.
Menurutnya, banyak masyarakat yang mempertanyakan tentang RS Ainun yang dibangun dengan Kerja sama pemerintah dan Badan Usaha.
"Sekarang ini semua masyarakat Gorontalo yang ingin berobat dan jika tak mempunyai biaya, gunakanlah BPJS atau Jamkesmas. Nah jika tidak mempunyai kartu, maka datang dulu ke rumah sakit. Mereka harus dilayani, karena pemerintah daerah menyediakan dana talangan untuk hal-hal mendesak seperti ini," katanya.
Dana talangan dari pemerintah harus ada, lanjutnya, untuk membantu masyarakat yang sakit dan belum bisa mengurus kartu BPJS maupun Jamkesmas pada saat yang sama.
"Meski pun ada dana talangan ini, masyarakat atau pasien tersebut tetap harus mendaftarkan diri ke BPJS setelah sembuh," ujar Gubernur.
Ia mengakui, pengembangan RS Ainun mendesak untuk dilakukan, karena Gorontalo belum memiliki RS rujukan yang memadai.
RS Ainun juga ditargetkan menjadi cikal bakal RS pendidikan untuk Fakultas Kedokteran di Gorontalo nantinya.
"Masyarakat kita kalau ingin mendapatkan rujukan harus ke Manado, Makassar atau Jakarta. Itu bagi yang mempunyai uang, kalau nggak sanggup akhirnya kematian itu ditunggu di rumah. Itu yang memotivasi kami mendirikan rumah sakit Ainun ," tandasnya.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2018