Gorontalo, (ANTARA News) - Wakil Gubernur Gorontalo, Idris Rahim di Gorontalo, mengatakan hingga saat ini belum memiliki jalur evakuasi bencana serta petunjuk yang jelas saat proses evakuasi.
"Di Gorontalo ini belum ada petunjuk-petunjuk jalur evakuasi, kemana orang harus lari kalau terjadi bencana. Kemudian shelter, kita belum punya, bangunan-bangunan yang tinggi untuk nanti menampung rakyat apabila terjadi bencana," ungkapnya.
Selain itu Gorontalo belum pula siap dalam menghadapi bencana karena dua hal, yaitu ketidaksiapan dalam mitigasi bencana dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak siap.
"Hal ini disebabkan karena kita tidak menguasai mitigasi bencana. Kedua, OPD maupun instansi teknis lainnya hanya sebatas ada dalam surat keputusan. Tapi apakah kita rutin melaksanakan rapat rapat untuk persiapan..?," ujarnya.?
Menurutnya untuk antisipasi terjadinya gempa, selama ini hanya dipercayakan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) saja, padahal instansi tersebut adalah perangkat daerah yang mengkoordinir semua instansi.
Ia menambahkan untuk mengurangi dampak akibat bencana, setiap daerah harus memperkuat mitigasi bencana.?
Lebih jauh, Idris menguraikan mitigasi bencana dapat dilihat dari dua pendekatan, yakni struktural yaitu mengurangi resiko bencana dengan pembangunan fisik dan juga rekayasa teknis terhadap bangunan-bangunan yang tahan bencana.
Kedua, pendekatan non struktural yaitu mengurangi resiko bencana dengan membuat kebijaka-kebijakan, juga pemberdayaan masyarakat dan memperkuat institusi terkait.
"Kita semua harus mempersiapkan dengan baik menyangkut mitigasi bencana ini," sebutnya.
Selain itu, lanjutnya Indonesia juga merupakan negara dengan iklim tropis yang rawan bencana banjir, longsor dan gempa.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2018
"Di Gorontalo ini belum ada petunjuk-petunjuk jalur evakuasi, kemana orang harus lari kalau terjadi bencana. Kemudian shelter, kita belum punya, bangunan-bangunan yang tinggi untuk nanti menampung rakyat apabila terjadi bencana," ungkapnya.
Selain itu Gorontalo belum pula siap dalam menghadapi bencana karena dua hal, yaitu ketidaksiapan dalam mitigasi bencana dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak siap.
"Hal ini disebabkan karena kita tidak menguasai mitigasi bencana. Kedua, OPD maupun instansi teknis lainnya hanya sebatas ada dalam surat keputusan. Tapi apakah kita rutin melaksanakan rapat rapat untuk persiapan..?," ujarnya.?
Menurutnya untuk antisipasi terjadinya gempa, selama ini hanya dipercayakan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) saja, padahal instansi tersebut adalah perangkat daerah yang mengkoordinir semua instansi.
Ia menambahkan untuk mengurangi dampak akibat bencana, setiap daerah harus memperkuat mitigasi bencana.?
Lebih jauh, Idris menguraikan mitigasi bencana dapat dilihat dari dua pendekatan, yakni struktural yaitu mengurangi resiko bencana dengan pembangunan fisik dan juga rekayasa teknis terhadap bangunan-bangunan yang tahan bencana.
Kedua, pendekatan non struktural yaitu mengurangi resiko bencana dengan membuat kebijaka-kebijakan, juga pemberdayaan masyarakat dan memperkuat institusi terkait.
"Kita semua harus mempersiapkan dengan baik menyangkut mitigasi bencana ini," sebutnya.
Selain itu, lanjutnya Indonesia juga merupakan negara dengan iklim tropis yang rawan bencana banjir, longsor dan gempa.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2018