New York, (ANTARA/Xinhua) - Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon menyampaikan keprihatinannya yang mendalam mengenai laporan tentang dikeluarkannya tender pembangunan permukiman lagi oleh Israel di Tepi Barat dan Jerusalem Timur.
Ban Ki-Moon menyeru Israel agar "mempedulikan seruan masyarakat internasional bagi pembekuan kegiatan permukiman".
"Sekretaris Jenderal sangat prihatin oleh laporan hari ini bahwa Pemerintah Israel telah mengeluarkan tender bagi pembangunan lebih dari 1.400 rumah baru di permukiman di Tepi Barat Sungai Jordan, termasuk di Jerusalem Timur, yang diduduki," kata satu pernyataan yang dikeluarkan oleh juru bicara Ban.
Kementerian Perumahan Israel pada Kamis (5/6) mengumumkan akan segera memasarkan 1.500 rumah baru di permukiman Tepi Barat Sungai Jordan dan Jerusalem Timur. Beberapa jam kemudian, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga mengumumkan akan mencairkan rencana yang sebelumnya dibekukan untuk membangun 1.800 unit rumah baru.
"Sebagaimana telah disampaikan kembali oleh PBB dalam banyak kesempatan, pembangunan permukiman di wilayah pendudukan tidak sah berdasarkan hukum internasional," kata pernyataan tersebut, sebagaimana dikutip Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Jumat pagi.
Sekretaris Jenderal PBB itu mengingatkan mengenai pernyataannya pada 1 Mei, saat ia mendesak kedua pihak dalam perundingan perdamaian Timur Tengah agar bertindak secara hati-hati dan menghindari tindakan sepihak di lapangan sehingga akan makin menghilangkan peluang untuk mencapai kesepakatan perdamaian akhir melalui perundingan, kata pernyataan tersebut.
"Sekretaris Jenderal menyeru Israel agar memperhatikan seruan masyaraka internasional untuk membekukan kegiatan permukiman dan mematuhi komitmennya berdasarkan hukum internasional dan Peta Jalan," katanya.
Pembangunan permukiman di Tepi Barat membuat perundingan perdamaian antara Israel dan Palestina berhenti pada 2010.
Palestina dan masyarakat internasional menganggap semua permukiman yang dibangun di Tepi Barat dan Jerusalem Timur sebagai tidak tidak sah sebab semua itu dibangun di wilayah yang diduduki Israel selama Perang Enam Hari 1967.
Menurut Menteri Perumahan Israel Uri Ariel, rumah baru itu adalah "tanggapan atas pembentukan pemerintah persatuan nasional Palestina, yang diambil sumpahnya pada Senin (2/6) di Ramallah". Setelah tujuh tahun permusuhan, Faksi Fatah dan HAMAS rujuk dan membentuk pemerintah persatuan, yang terdiri atas teknokrat tanpa afiliasi politik.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengadakan sidang kabinet keamanan-diplomatik sebelum dan setelah pengambilan sumpah pemerintah persatuan baru Palestina dan memutuskan untuk melaksanakan keputusan kabinet dari akhir April untuk membekukan perundingan dengan Palestina selama ada pemerintah dukungan HAMAS.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2014
Ban Ki-Moon menyeru Israel agar "mempedulikan seruan masyarakat internasional bagi pembekuan kegiatan permukiman".
"Sekretaris Jenderal sangat prihatin oleh laporan hari ini bahwa Pemerintah Israel telah mengeluarkan tender bagi pembangunan lebih dari 1.400 rumah baru di permukiman di Tepi Barat Sungai Jordan, termasuk di Jerusalem Timur, yang diduduki," kata satu pernyataan yang dikeluarkan oleh juru bicara Ban.
Kementerian Perumahan Israel pada Kamis (5/6) mengumumkan akan segera memasarkan 1.500 rumah baru di permukiman Tepi Barat Sungai Jordan dan Jerusalem Timur. Beberapa jam kemudian, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga mengumumkan akan mencairkan rencana yang sebelumnya dibekukan untuk membangun 1.800 unit rumah baru.
"Sebagaimana telah disampaikan kembali oleh PBB dalam banyak kesempatan, pembangunan permukiman di wilayah pendudukan tidak sah berdasarkan hukum internasional," kata pernyataan tersebut, sebagaimana dikutip Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Jumat pagi.
Sekretaris Jenderal PBB itu mengingatkan mengenai pernyataannya pada 1 Mei, saat ia mendesak kedua pihak dalam perundingan perdamaian Timur Tengah agar bertindak secara hati-hati dan menghindari tindakan sepihak di lapangan sehingga akan makin menghilangkan peluang untuk mencapai kesepakatan perdamaian akhir melalui perundingan, kata pernyataan tersebut.
"Sekretaris Jenderal menyeru Israel agar memperhatikan seruan masyaraka internasional untuk membekukan kegiatan permukiman dan mematuhi komitmennya berdasarkan hukum internasional dan Peta Jalan," katanya.
Pembangunan permukiman di Tepi Barat membuat perundingan perdamaian antara Israel dan Palestina berhenti pada 2010.
Palestina dan masyarakat internasional menganggap semua permukiman yang dibangun di Tepi Barat dan Jerusalem Timur sebagai tidak tidak sah sebab semua itu dibangun di wilayah yang diduduki Israel selama Perang Enam Hari 1967.
Menurut Menteri Perumahan Israel Uri Ariel, rumah baru itu adalah "tanggapan atas pembentukan pemerintah persatuan nasional Palestina, yang diambil sumpahnya pada Senin (2/6) di Ramallah". Setelah tujuh tahun permusuhan, Faksi Fatah dan HAMAS rujuk dan membentuk pemerintah persatuan, yang terdiri atas teknokrat tanpa afiliasi politik.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengadakan sidang kabinet keamanan-diplomatik sebelum dan setelah pengambilan sumpah pemerintah persatuan baru Palestina dan memutuskan untuk melaksanakan keputusan kabinet dari akhir April untuk membekukan perundingan dengan Palestina selama ada pemerintah dukungan HAMAS.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2014